Sorong , WabumPapua.com – Anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya dari daerah pemilihan Kabupaten Sorong Selatan, Yanto Yatam, A.Md.Sos., menyikapi dinamika proses pelantikan pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang berlangsung pada Rabu, 11 Februari 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Yanto melalui sambungan telepon kepada awak media pada Rabu malam sekitar pukul 21.13 WIT. Ia menilai rotasi maupun reshuffle pejabat merupakan hal yang normatif dan sah dilakukan dalam tata kelola pemerintahan.
“Pada dasarnya, pelantikan atau pergantian pejabat ASN merupakan hak prerogatif gubernur dan wakil gubernur sebagai pembina kepegawaian daerah,” ujarnya.

Meski demikian, Yanto berharap pemerintah provinsi tetap memperhatikan asas keseimbangan dalam setiap kebijakan penempatan pejabat. Menurutnya, hal tersebut penting guna menjaga kenyamanan dan keharmonisan seluruh elemen di Provinsi Papua Barat Daya yang terdiri dari satu kota dan lima kabupaten.

Ia juga menegaskan bahwa masyarakat Kabupaten Sorong Selatan yang dihuni sejumlah suku besar seperti Tehit, Imeko, Maybrat, serta komunitas Nusantara, memiliki sumber daya manusia (SDM) yang siap berkontribusi dalam pembangunan daerah.
“Kami berharap putra-putri Sorong Selatan dapat diberi ruang untuk menduduki jabatan sesuai pangkat dan golongan yang telah memenuhi syarat, sehingga dapat berkolaborasi membangun provinsi yang kita cintai bersama,” katanya.

Yanto menambahkan, dari aspek kualitas SDM, Sorong Selatan dinilai mampu bersaing dan bekerja sama dengan kabupaten/kota lain guna membantu Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, S.Sos., dan Wakil Gubernur Ahmad Nausrau dalam menjalankan roda pemerintahan.

Secara terbuka, ia meminta agar pemerintah provinsi memberikan perhatian kepada ASN asal Sorong Selatan yang layak menduduki jabatan strategis, baik eselon II, III, maupun IV.
“Ini merupakan harapan besar saya sebagai representasi masyarakat Sorong Selatan di DPR Provinsi Papua Barat Daya. Kiranya dapat menjadi pertimbangan bersama demi menjaga keseimbangan, kenyamanan, dan kelancaran jalannya pemerintahan,” tutupnya(Roy Iek).