Sorong, wabumpapua.com – Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Papua Barat Daya, Thomas Jafferson Baru, menegaskan bahwa substansi utama Otonomi Khusus (Otsus) adalah keberpihakan, pemberdayaan, dan perlindungan terhadap Orang Asli Papua (OAP), termasuk dalam sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Penegasan tersebut disampaikan menyusul aksi penyampaian aspirasi oleh Perkumpulan Asosiasi Kontraktor Orang Asli Papua Papua Barat Daya di depan kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Papua Barat , Satker PJN II Papua Barat Daya (Sorong), Selasa, 13/1/2026.

Dalam pernyataannya, Thomas Jafferson Baru menyampaikan bahwa regulasi pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 108 Tahun 2022 sebagai pengganti Perpres Nomor 17 Tahun 2019, secara jelas mengatur kekhususan dan afirmasi bagi pelaku usaha Orang Asli Papua dalam pengadaan barang dan jasa untuk percepatan pembangunan di Tanah Papua.

“Kalau Otsus dijalankan secara benar, maka keberpihakan kepada kontraktor Orang Asli Papua adalah sebuah keharusan. Otsus bukan sekadar dana, tetapi roh dari perlindungan dan pemberdayaan orang Papua,” tegas Thomas.

Ia menilai, hingga saat ini implementasi kebijakan tersebut belum berjalan optimal, khususnya pada proyek-proyek strategis yang dikelola kementerian dan lembaga vertikal di wilayah Papua Barat Daya. Akibatnya, banyak kontraktor OAP hanya menjadi penonton di atas tanahnya sendiri, bahkan tersingkir dari peluang kerja.

KAPP Papua Barat Daya bersama asosiasi kontraktor OAP meminta Kementerian PUPR melalui BPJN Papua Barat agar serius dan konsisten menerapkan regulasi yang ada, dengan melibatkan kontraktor lokal Orang Asli Papua dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa, sesuai amanat Otsus dan peraturan perundang-undangan.

“Tidak ada alasan bagi instansi pemerintah untuk mengabaikan kontraktor Orang Asli Papua. Regulasi sudah jelas, tinggal kemauan untuk menjalankannya secara jujur dan adil,” lanjut Thomas.

Aksi penyampaian aspirasi tersebut berlangsung tertib dan mendapat pengawalan aparat keamanan. Para peserta berharap aspirasi mereka dapat ditindaklanjuti secara konkret demi menciptakan keadilan, pemerataan ekonomi, serta keberlanjutan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat asli Papua, khususnya di Provinsi Papua Barat Daya.