Maybrat, Wabumpapua.Com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Maybrat, Silas Frasawi, S.IP., mengimbau seluruh pimpinan dan anggota DPRK Maybrat agar tidak menyebarkan informasi bohong atau hoaks yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan masyarakat Maybrat.

Imbauan tersebut disampaikan Silas Frasawi sebagai respons terhadap informasi yang beredar dan telah dipublikasikan oleh salah satu pimpinan DPRK Maybrat. Ia menilai informasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan keresahan di tengah masyarakat.
“Atas nama pimpinan DPRK Maybrat, saya menyampaikan bantahan terhadap informasi yang beredar tersebut. Informasi itu merupakan isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena itu, saya mengimbau seluruh pimpinan dan anggota DPRK agar tidak menyebarkan isu atau informasi hoaks yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan orang Maybrat,” tegas Silas.

Ia menegaskan, seluruh pihak harus menahan diri serta mengedepankan sikap bijaksana dalam menyikapi berbagai informasi, terutama yang berkaitan dengan tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Maybrat.

Menurutnya, sejak Bupati Maybrat Karel Murafer, S.H., M.A., mengalami sakit dan menjalani pengobatan secara intensif untuk proses pemulihan, penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berjalan, baik pada lembaga eksekutif maupun legislatif.
Silas menjelaskan bahwa DPRK Maybrat tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya, khususnya fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Namun, ia mengakui bahwa sejak Bupati menjalani pengobatan, pimpinan maupun anggota DPRK Maybrat belum melakukan koordinasi langsung dengan Bupati. Padahal, terdapat sejumlah agenda penting pemerintahan yang membutuhkan koordinasi dan kejelasan, termasuk agenda pembahasan APBD Induk yang direncanakan berlangsung dalam waktu dekat.
“Sebagai lembaga legislatif, ada beberapa agenda penting yang harus kami selesaikan. Dalam proses tersebut, tentu diperlukan koordinasi dengan kepala daerah karena beliau merupakan Bupati sekaligus kepala pemerintahan daerah. Namun, sampai saat ini kami belum melakukan koordinasi langsung dengan beliau semenjak sakit,” jelasnya.

Lebih lanjut, Silas menyampaikan bahwa pihaknya tetap membuka ruang komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya guna memperoleh arahan dan rujukan terkait situasi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Maybrat.

Ia menegaskan, DPRK Maybrat tidak ingin mengambil langkah atau mengeluarkan kebijakan yang berada di luar kewenangan lembaga legislatif. Sebab, setiap keputusan terkait penyelenggaraan pemerintahan harus tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Silas juga mengajak seluruh masyarakat Maybrat agar tetap tenang, menjaga suasana kondusif, serta memberikan kesempatan kepada Bupati Karel Murafer untuk menjalani proses pengobatan dan pemulihan kesehatan.

Menurutnya, persoalan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus disikapi secara bijaksana dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Ia mengingatkan bahwa regulasi tersebut mengatur mekanisme penyelenggaraan pemerintahan apabila kepala daerah atau wakil kepala daerah mengalami kondisi berhalangan, baik sementara maupun tetap. Karena itu, setiap langkah harus dilakukan sesuai ketentuan dan mekanisme hukum yang berlaku.

Di sisi lain, Silas menekankan bahwa masyarakat Maybrat memiliki nilai-nilai sosial dan budaya yang harus tetap dijaga dalam menyikapi dinamika pemerintahan.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan tiga tungku, yakni pemerintah, gereja, dan adat, sebagai landasan dalam menjaga keharmonisan, persatuan, serta kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Maybrat.
“Dalam penyelenggaraan pemerintahan memang ada aturan dan regulasi yang harus kita ikuti. Namun, dari sisi gereja dan adat juga terdapat nilai-nilai penting yang harus kita hormati. Tiga tungku ini menjadi pegangan bersama agar kita dapat menyikapi setiap persoalan dengan bijaksana,” ungkapnya.

Silas kembali mengajak seluruh pimpinan dan anggota DPRK Maybrat untuk berpikir kritis, menjaga komunikasi, serta menciptakan ruang demokrasi yang sehat dan harmonis, baik di lingkungan lembaga legislatif maupun dalam hubungan dengan lembaga eksekutif.

Ia berharap seluruh masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi sehingga stabilitas daerah dan persatuan masyarakat Maybrat tetap terpelihara.
“Marilah kita semua menahan diri, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengedepankan kepentingan masyarakat Maybrat. Jangan sampai informasi yang belum jelas kebenarannya justru menimbulkan perpecahan di antara kita,” tutup Silas Frasawi;(ones).