Sorong, WabumPapua.com — Tokoh masyarakat Papua Barat Daya, Paulus way menyoroti dan menanggapi serius surat klarifikasi yang dikeluarkan oleh Ketua KAPP Pusat kepada Nikodemus N. Atanay, selaku Ketua KAPP Provinsi Papua Barat Daya. Menurut Paulus way, surat tersebut telah menarik perhatian publik karena dinilai menyinggung hal-hal yang berpotensi mengaitkan nama Gubernur Papua Barat Daya dalam konteks kepentingan kelompok tertentu.

Paulus way menegaskan bahwa Gubernur Papua Barat Daya adalah pemimpin untuk seluruh masyarakat, bukan hanya untuk sekelompok orang atau tim kerja tertentu.

“Saya minta Ketua KAPP Pusat tidak menggunakan nama Gubernur dalam kepentingan sekelompok orang. Gubernur hadir untuk seluruh rakyat Papua Barat Daya, bukan untuk tim kerja atau keluarga tertentu,” tegas Paulus way, senin (13/10/2025).

Ia juga menambahkan bahwa politik pemilihan kepala daerah telah usai, sehingga tidak sepatutnya ada pihak-pihak yang masih mengatasnamakan gubernur untuk tujuan tertentu.

“Politik sudah selesai, Gubernur adalah milik semua rakyat Papua Barat Daya,” tambahnya.

Menanggapi polemik internal dalam tubuh KAPP Provinsi Papua Barat Daya, Paulus way menilai bahwa semua proses organisasi sudah berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Ia mengingatkan bahwa hasil Konferensi Daerah (Konferda) KAPP Papua Barat Daya pada 30 Agustus 2025, yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Papua Barat Daya, telah menetapkan Nikodemus N. Atanay sebagai Ketua KAPP Papua Barat Daya.

“Semua tahapan organisasi sudah selesai dan sesuai alur yang benar. Bahkan ketika hasil Konferda itu digugat ke Dewan Kehormatan KAPP Pusat, saudara Nikodemus N. Atanay tetap dinyatakan menang,” jelas Paulus way

Namun, ia menyayangkan masih adanya pihak-pihak tertentu yang berupaya menghalangi atau melemahkan posisi kepemimpinan Nikodemus dengan mengatasnamakan hubungan dengan tim kerja gubernur.

Paulus Way menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa semua pihak dalam organisasi KAPP harus menghormati hasil keputusan resmi dan tidak lagi menjadikan nama Gubernur Papua Barat Daya sebagai alat politik atau kepentingan kelompok manapun.