Sorong Selatan, wabumpapua.com – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Sorong Selatan menyatakan penolakan keras terhadap wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Wacana tersebut dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat dan ancaman serius bagi demokrasi Indonesia.

Pernyataan sikap itu disampaikan langsung oleh Ketua GMKI Cabang Sorong Selatan, Gofon Arky Lemauk, menyusul berkembangnya isu politik nasional yang mengarah pada perubahan sistem Pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan tidak langsung melalui DPRD.
“Mengembalikan Pilkada ke tangan DPRD adalah bentuk pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat yang telah dijamin oleh konstitusi,” tegas Gofon dalam keterangan resminya, Senin (13/1/2026).

Menurutnya, Pilkada langsung merupakan perwujudan nyata prinsip demokrasi, di mana rakyat memiliki hak penuh dan setara untuk menentukan pemimpin daerahnya sendiri tanpa perantara elit politik.
Gofon menegaskan, penolakan ini sejalan dengan visi GMKI, yakni “Terwujudnya kedamaian, kesejahteraan, keadilan, kebenaran, keutuhan ciptaan, dan demokrasi di Indonesia berdasarkan kasih.” Oleh karena itu, setiap kebijakan yang mereduksi hak politik rakyat wajib ditolak.

“Jangan kebiri hak-hak rakyat dalam menegakkan demokrasi di Indonesia,” ujarnya.

Ia menilai, jika pemilihan kepala daerah diserahkan kepada DPRD, maka jarak antara pemimpin dan rakyat akan semakin lebar, serta ruang partisipasi publik menjadi sangat terbatas.
Selain itu, GMKI Sorong Selatan juga menyoroti besarnya risiko praktik politik transaksional apabila Pilkada dilakukan melalui DPRD. Mekanisme tersebut dinilai rawan terhadap praktik jual-beli suara dan money politics di kalangan elit politik.

“Pemilihan melalui DPRD berpotensi besar melahirkan transaksi politik secara tertutup. Pemimpin yang terpilih bukan karena kapasitas dan integritasnya, tetapi karena kekuatan logistik,” jelas Gofon.

Lebih lanjut, ia menyebut wacana tersebut sebagai bentuk kemunduran demokrasi (democratic setback) yang bertentangan dengan semangat reformasi yang telah diperjuangkan selama lebih dari dua dekade.

“Demokrasi kita memang belum sempurna. Namun solusinya bukan dengan menghapus hak pilih rakyat. Yang harus dilakukan adalah memperbaiki sistem pengawasan dan menekan biaya politik, bukan merampas kedaulatan warga negara,” pungkasnya.

GMKI Cabang Sorong Selatan pun mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, mahasiswa, serta organisasi kepemudaan untuk bersama-sama menjaga demokrasi dan menolak segala bentuk kebijakan yang melemahkan kedaulatan rakyat;(Roy Iek)