MAYBRAT, WABUPPAPUA.COM – Pemerintah Kabupaten Maybrat menyambut baik program perluasan jaringan listrik yang akan dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) pada tahun 2026. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari usulan Pemerintah Kabupaten Maybrat kepada Pemerintah Pusat guna menghadirkan layanan listrik bagi masyarakat di kampung-kampung yang selama ini belum menikmati penerangan listrik secara memadai.

Bupati Maybrat, Karel Murafer, menyampaikan apresiasi kepada jajaran PT PLN yang telah melakukan survei lapangan sebagai tahap awal pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah Kabupaten Maybrat.
“Saya memberikan apresiasi kepada Manager Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Provinsi Papua Barat Daya dan Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Sorong beserta tim yang telah datang melakukan survei awal di Distrik Aifat Timur dan Distrik Mare Selatan,” ujar Bupati Karel Murafer saat mendampingi tim PLN, Senin (1/6/2026).

Menurutnya, masih terdapat sejumlah wilayah di Kabupaten Maybrat yang belum terjangkau layanan listrik. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bupati juga mengajak seluruh masyarakat untuk memberikan dukungan penuh terhadap program listrik masuk kampung, termasuk menjaga situasi keamanan agar proses pembangunan dapat berjalan lancar.
“Hari ini kami mendampingi kunjungan dua manajer PLN ke Kampung Faan Kahrio di Distrik Aifat Timur dan Kampung Sire di Distrik Mare Timur. Saya pastikan keamanan di wilayah ini terjamin. Masyarakat yang selama puluhan tahun belum menikmati penerangan listrik tentu sangat membutuhkan program ini,” katanya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Maybrat akan berkolaborasi dengan TNI dan Polri dalam mendukung serta mengamankan pelaksanaan pembangunan jaringan listrik, terutama di wilayah yang tergolong rawan.
“Kami akan berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengawal seluruh proses pekerjaan, mulai dari pembukaan jalur, penebangan pohon, pengecoran tiang listrik hingga pemasangan jaringan kabel. Pemerintah daerah bersama TNI-Polri dan masyarakat siap memberikan jaminan keamanan,” tegasnya.

Sementara itu, Manager Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Provinsi Papua Barat Daya, Erwinton Naibaho, mengatakan bahwa program pembangunan jaringan listrik di Kabupaten Maybrat merupakan tindak lanjut dari permohonan yang diajukan Pemerintah Kabupaten Maybrat.

Menurutnya, anggaran pembangunan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sehingga pada tahap pertama tahun 2026 sebanyak 19 kampung akan mendapatkan layanan listrik.
“Anggaran sudah disetujui oleh Kementerian ESDM. Saat ini kami telah melakukan survei di beberapa kampung, antara lain Kampung Sori, Sabah, Faan Kahrio di Distrik Aifat Timur, serta sejumlah kampung di Distrik Mare Timur dan Mare Selatan,” jelas Erwinton.

Ia menambahkan, Kabupaten Maybrat menjadi daerah dengan alokasi pembangunan jaringan listrik terbanyak di Provinsi Papua Barat Daya pada tahun 2026. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan proyek tersebut.

Terpisah, Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Sorong, Deni Muhammad Abrar, menjelaskan bahwa kunjungan ke Kabupaten Maybrat bertujuan untuk memastikan kesiapan lokasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
“Kami mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Maybrat dalam upaya melistriki kampung-kampung yang belum mendapatkan akses listrik. Secara teknis pembangunan akan dilakukan secara bertahap, namun kami berkomitmen penuh untuk mendukung program ini,” ujarnya.

Deni juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Maybrat dan masyarakat yang telah memberikan dukungan terhadap rencana pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan tersebut.

Dengan adanya program ini, Pemerintah Kabupaten Maybrat berharap masyarakat di wilayah Aifat Raya dan Mare Raya yang selama ini belum menikmati layanan listrik dapat segera merasakan manfaat penerangan yang memadai, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik di daerah tersebut(Ones).