Sorong Selatan, Wabumpua.Com – Ruas Jalan Yang Menghubungkan Kampung Hasik Jaya, Distrik Moswaren, menuju Kampung Wardik, Distrik Wayer, Kabupaten Sorong Selatan, dipalang oleh sekelompok orang yang diduga merupakan tim sukses pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan.

Aksi pemalangan tersebut diduga dipicu ketidakpuasan tim sukses Nelayan wilayah Wayer, Moswaren, dan Kais Darat (Wamoka) terhadap pelaksanaan proyek pemerintah yang dikerjakan oleh pihak yang disebut sebagai tim lawan politik pada Pilkada lalu.

Akibat aksi tersebut, masyarakat setempat, khususnya para petani dan warga yang menggunakan akses jalan itu untuk aktivitas sehari-hari, ikut merasakan dampaknya.

Tidak hanya akses jalan utama yang dipalang, masyarakat petani Nusantara di Kampung Hasik Jaya juga disebut-sebut dilarang menggunakan traktor untuk mengolah lahan pertanian mereka.

Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa masyarakat kecil menjadi pihak yang paling dirugikan akibat pemalangan tersebut.
“Jalan ini kami gunakan untuk mencari cuan demi menafkahi keluarga. Kalau akses jalan ditutup, tentu kami masyarakat kecil yang paling merasakan dampaknya,” tegasnya kepada media ini, Selasa (17/11/2026).

Ia berharap Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut agar akses jalan dapat kembali dibuka dan aktivitas masyarakat berjalan normal.

Menurutnya, dinas teknis terkait tidak boleh tinggal diam dan membiarkan masyarakat kecil menanggung dampak dari persoalan yang diduga berkaitan dengan kepentingan politik.
“Jangan sampai masyarakat kecil yang menjadi korban akibat persoalan janji-janji politik. Kami berharap pemerintah segera turun tangan mencari solusi,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa ruas jalan tersebut bukan hanya digunakan masyarakat untuk menjalankan aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi akses penting bagi kontraktor untuk mobilisasi alat berat berupa excavator menuju Kampung Wardik.

Alat berat tersebut dibutuhkan untuk mendukung pekerjaan Program Strategis Nasional (PSN) cetak sawah di wilayah tersebut.
Karena itu, pemalangan jalan dinilai berpotensi menghambat aktivitas masyarakat sekaligus mengganggu mobilisasi peralatan dan pelaksanaan pekerjaan program pemerintah.

Warga juga berharap pihak-pihak yang melakukan pemalangan dapat mengedepankan dialog dan komunikasi dengan pemerintah daerah guna mencari jalan keluar dari persoalan tersebut.

Mereka meminta agar kepentingan politik tidak sampai mengorbankan kepentingan masyarakat luas, terutama warga yang menggantungkan kehidupan sehari-hari pada akses jalan dan aktivitas pertanian.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak pemerintah daerah maupun pihak yang melakukan pemalangan terkait alasan dan tuntutan dalam aksi tersebut;(***).