MANOKWARI, Wabumpua.com – Koordinator Tim Advokasi Kematian almarhum Surianto Tuwing alias Yanto Idorway, Yan Christian Warinussy, SH, menyampaikan apresiasi kepada Tim Penyidik Polda Papua Barat dan Tim Jaksa Peneliti dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat atas jawaban tertulis yang disampaikan dalam lanjutan sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Manokwari Kelas IA, Selasa (17/11/2026).

Sidang yang berlangsung di Ruang Sidang Cakra tersebut dipimpin hakim tunggal Muslim Muhayamin Ash Shiddiq, SH, dengan dibantu Panitera Pengganti Veronica Angwarmase, SH.

Yan Christian Warinussy menjelaskan, dalam persidangan tersebut, Kuasa Hukum Kapolda Papua Barat menyampaikan jawaban tertulis yang pada pokoknya mempertahankan hasil penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik Polda Papua Barat.

Menurutnya, pihak termohon menyatakan bahwa seluruh tindakan penyelidikan dan penyidikan, termasuk penetapan tersangka, telah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Jawaban tersebut sekaligus menanggapi permohonan praperadilan yang diajukan oleh Petra Timotius Pattipeilohy dan Desty Marenska Thenu. Keduanya mempersoalkan penetapan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana yang mengakibatkan meninggalnya mantan penyiar TVRI Provinsi Papua Barat, Yanto Idorway, pada 18 Juli 2026.

Para pemohon melalui kuasa hukumnya berargumentasi bahwa penetapan tersangka tersebut tidak sah karena penyidik dinilai tidak melampirkan bukti atau alat bukti dalam surat penetapan tersangka. Atas dasar itu, mereka meminta agar penetapan tersangka terhadap keduanya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Namun, argumentasi tersebut dibantah oleh pihak Kapolda Papua Barat melalui tim kuasa hukumnya. Pihak termohon menegaskan bahwa tindakan penyidik dalam menetapkan Petra Timotius Pattipeilohy dan Desty Marenska Thenu sebagai tersangka telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam jawaban tertulisnya, pihak termohon juga menguraikan sejumlah dasar penyidikan, di antaranya hasil visum, hasil autopsi, keterangan ahli kedokteran forensik, analisis digital forensik, serta keterangan saksi yang menerangkan keberadaan kedua tersangka bersama korban di tempat kejadian perkara (TKP) pada 18 Juli 2026, sekitar pukul 13.36 WIT hingga 16.30 WIT.

Sementara itu, Tim Jaksa Peneliti dari Kejaksaan Tinggi Papua Barat dalam jawaban tertulisnya lebih menitikberatkan pada penjelasan bahwa pihak kejaksaan belum menerima berkas perkara dari penyidik Polda Papua Barat.

Terkait tindakan Kejati Papua Barat yang memperpanjang masa penahanan terhadap kedua pemohon yang berstatus tersangka, pihak kejaksaan menjelaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari tugas dan kewenangan jaksa sebagaimana diatur dalam KUHAP Tahun 2025.

Perpanjangan penahanan tersebut dilakukan untuk kepentingan kelanjutan proses penyidikan sesuai kebutuhan penyidik. Oleh karena itu, pihak kejaksaan menilai tindakan tersebut memiliki dasar hukum dan tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak sah.

Setelah mendengarkan jawaban tertulis dari pihak termohon dan turut termohon, hakim tunggal Muslim Muhayamin Ash Shiddiq, SH, kemudian menunda persidangan hingga Rabu (18/11/2026).
Agenda persidangan selanjutnya adalah pembuktian surat dari pihak pemohon, termohon, maupun turut termohon.

Sidang praperadilan tersebut merupakan bagian dari proses hukum untuk menguji sah atau tidaknya tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik maupun pihak terkait dalam penanganan perkara kematian almarhum Yanto Idorway.

Dengan demikian, seluruh dalil dan jawaban para pihak masih akan diuji melalui proses pembuktian sebelum hakim tunggal menjatuhkan putusan;(Ones).