Fef, Wabumpapua.Com – Proses pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat Daya, memasuki tahapan penting. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Hasil Validasi dan Verifikasi Dokumen oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kabupaten Tambrauw bersama tim pendampingan lapangan wilayah adat.

Kegiatan yang berlangsung di Fef, Jumat (20/11/2026), tersebut merupakan bagian dari tahapan penyelesaian proses validasi dan verifikasi terhadap dokumen enam wilayah adat di Kabupaten Tambrauw.

Tim pendampingan lapangan yang terlibat dalam proses tersebut berasal dari wilayah adat Akawuon Tambrauw dan BUMMA Mare. Penandatanganan berita acara ini menjadi salah satu tahapan penting untuk memastikan dokumen yang telah diperiksa dan diverifikasi bersama Panitia MHA Kabupaten Tambrauw dapat diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan ditandatanganinya berita acara hasil validasi dan verifikasi tersebut, proses selanjutnya tinggal menunggu hasil dan keputusan Pemerintah Kabupaten Tambrauw melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati Tambrauw tentang pengakuan enam wilayah adat.

Penerbitan SK Bupati diharapkan menjadi langkah penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, sekaligus memperkuat pengakuan atas hak-hak masyarakat adat, wilayah adat, serta kelembagaan adat di Kabupaten Tambrauw.

Proses ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah bersama masyarakat adat dalam menjaga eksistensi, identitas, nilai-nilai budaya, serta hak-hak masyarakat hukum adat agar tetap terlindungi dan diakui secara resmi.

Dengan demikian, seluruh pihak yang terlibat kini menantikan tahapan akhir berupa penerbitan SK Bupati Tambrauw bagi enam wilayah adat yang telah melalui proses validasi dan verifikasi dokumen tersebut(ones).