Teminabuan,wabumpapua.co– Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan menggelar kegiatan Kick-Off dan Konsultasi Publik I dalam rangka penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kabupaten Sorong Selatan. Kegiatan ini berlangsung pada hari Senin, 6 Oktober 2025, bertempat di ruang pertemuan Kantor Bappeda Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya.

Acara ini dihadiri oleh Wakil Bupati Sorong Selatan, Yohan Bodori, S.Sos., M.Tr.A.P., Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Papua Manokwari, Tim Ahli penyusunan KLHS RT/RW, pimpinan perguruan tinggi se-Kabupaten Sorong Selatan, pejabat eselon II, III, dan IV beserta staf dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, pimpinan lembaga vertikal atau yang mewakili, tokoh masyarakat, lembaga adat, NGO/mitra pembangunan lingkungan hidup, serta khususnya NGO Konservasi Indonesia yang turut menjadi mitra dalam penyusunan dokumen ini.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Yohan Bodori menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal yang sangat penting dalam memastikan bahwa perencanaan tata ruang wilayah Sorong Selatan ke depan benar-benar berkelanjutan, berkeadilan, dan berpihak pada kelestarian lingkungan hidup serta kesejahteraan masyarakat.

“KLHS RT/RW merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, rencana, dan program pembangunan telah memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa melalui KLHS, pemerintah tidak hanya berbicara soal pemanfaatan ruang, tetapi juga bagaimana menjaga keseimbangan ekologi, melindungi keanekaragaman hayati, dan menghormati nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat yang hidup berdampingan dengan alam.

Wakil Bupati juga menyoroti kekayaan alam Kabupaten Sorong Selatan yang melimpah, mulai dari hutan sagu, keanekaragaman hayati, sumber daya air, hingga bentang alam yang unik di wilayah Kepala Burung Papua.

“Semua potensi ini harus kita kelola dengan bijak agar pembangunan yang dilakukan tidak merusak, tetapi justru memperkuat daya dukung lingkungan dan identitas ekologis daerah,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan berkomitmen menjadikan KLHS RT/RW sebagai dasar dalam kebijakan tata ruang yang adaptif terhadap perubahan iklim, tangguh terhadap bencana, dan inklusif terhadap masyarakat lokal.

Wakil Bupati juga mengajak seluruh pemangku kepentingan – dari pemerintah daerah, akademisi, sektor swasta, hingga masyarakat adat – untuk berpartisipasi aktif memberikan masukan, data, dan aspirasi yang konstruktif dalam proses penyusunan KLHS ini.

“Hasil KLHS nantinya akan menjadi panduan strategis untuk memastikan bahwa setiap rencana pembangunan di Sorong Selatan berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan,” imbuhnya.

Dalam penutupan arahannya, Wakil Bupati Yohan Bodori menyerukan komitmen bersama bahwa pembangunan di Sorong Selatan tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga menjamin keberlanjutan ekologi, sosial, dan budaya.

“Mari kita jadikan KLHS ini sebagai kompas moral dan ilmiah untuk membimbing setiap langkah pembangunan daerah. Kita ingin Sorong Selatan tumbuh sebagai kabupaten yang maju, lestari, berdaulat secara ekologis, dan bermartabat secara budaya,” tutupnya.

Wakil Bupati juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada NGO Konservasi Indonesia atas kolaborasi yang telah terjalin dalam penyusunan dokumen KLHS ini. Ia berharap kerja sama ini dapat terus ditingkatkan di berbagai kegiatan pembangunan lainnya yang berorientasi pada pelestarian lingkungan dan keberlanjutan;(Roy Iek).