Maybrat, wabumpapua.com — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua Barat dan Papua Barat Daya bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Maybrat menggelar pertemuan untuk memulai tahapan pemeriksaan awal terhadap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pertemuan yang berlangsung di ruangan wakil bupati Maybrat, Senin (22/9/2025).

Fokus pemeriksaan kali ini terutama pada sektor ketahanan pangan dan pelayanan publik yang menjadi prioritas pembangunan daerah.

Wakil ketua BPK perwakilan papua Barat Daya, Abdul Choliq, menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan saat ini bukanlah pemeriksaan rinci, melainkan masih tahap pendahuluan.

“Tahap sekarang masih sebatas mencari data dan indikasi awal. Hasilnya akan menjadi dasar untuk menyusun rencana pemeriksaan rinci berikutnya,” ujarnya.

Menurutnya, proses tersebut melibatkan pengumpulan informasi terkait pasokan pangan, keterjangkauan harga, kualitas, serta ketersediaan hasil pertanian dan kebutuhan masyarakat. Data lapangan yang diperoleh nantinya akan diuji, kemudian dituangkan dalam laporan resmi berisi rekomendasi dan tindak lanjut perbaikan tata kelola.

Sejumlah OPD yang menjadi perhatian dalam pemeriksaan ini antara lain: Dinas Pertanian dan Perkebunan,Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian,Dinas Perikanan dan Peternakan,Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung,Dinas Pariwisata

Abdul Choliq menambahkan, pemeriksaan serupa tidak hanya dilakukan di Kabupaten Maybrat, tetapi juga di sejumlah kabupaten/kota lain di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Pemerintah Kabupaten Maybrat menyambut baik langkah tersebut dan menyatakan siap memberikan dukungan penuh. “Kami berharap hasil dari BPK menjadi masukan berharga untuk perbaikan tata kelola keuangan dan pembangunan daerah ke depan,” ujar salah satu pejabat Pemkab.

Tahap berikutnya, hasil pemeriksaan rinci akan disampaikan secara resmi kepada DPR dan DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus bahan evaluasi bersama.