Sorong, wabumpapua.com— Bupati Maybrat, Karel Murafer, SH., MA., mengikuti pertemuan strategis dengan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) wilayah Papua Barat Daya guna membahas situasi terkini Kabupaten Maybrat serta arah pembangunan ke depan. Pertemuan berlangsung dalam suasana konstruktif dan penuh keakraban.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Karel Murafer memaparkan kondisi terkini keamanan, pemerintahan, serta pelayanan publik di Kabupaten Maybrat. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah terus bekerja maksimal dalam memastikan stabilitas serta peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

“Situasi Maybrat saat ini semakin kondusif. Pemerintah daerah berkomitmen mempercepat pembangunan di semua sektor, terutama infrastruktur dasar, kesehatan, dan pendidikan,” ujar Bupati Karel Murafer, kamis(13/11/2025).

Sementara itu, ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) wilayah Papua Barat Daya Drs Otto Ihalauw dalam pemaparan tersebut dan menegaskan dukungan penuh terhadap program pembangunan di Kabupaten Maybrat. Melalui kewenangan khusus yang dimiliki BP3OKP, lembaga ini siap mendorong percepatan pembangunan terutama di wilayah yang masih tertinggal dan terdampak situasi keamanan beberapa tahun terakhir.

Pembahasan juga mencakup strategi sinergi antara program pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, khususnya terkait penggunaan dana otonomi khusus, pemberdayaan masyarakat adat, serta penguatan ekonomi lokal.

Bupati Karel berharap pertemuan ini menghasilkan kerja sama yang konkret agar pembangunan di Kabupaten Maybrat semakin terarah dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.

“Kita ingin pembangunan di Maybrat berjalan efektif dan berkelanjutan. Diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan BP3OKP agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara nyata,” tegasnya.

Pertemuan ditutup dengan kesepakatan untuk membentuk tim teknis yang akan menindaklanjuti berbagai usulan prioritas pembangunan, termasuk pemulihan wilayah pascakonflik, peningkatan layanan publik, dan percepatan konektivitas antar distrik dan kampung