Sorong Selatan, wabuppapua.com – Aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Kontrak Waktu (PKW) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan pada Senin (20/7/2026) mendapat tanggapan langsung dari Wakil Bupati Sorong Selatan, Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.AP.

Aksi tersebut dipicu belum terealisasinya pembayaran gaji ke-13 bagi ASN serta persoalan pembayaran hak-hak PKW yang hingga kini masih menunggu penyelesaian pemerintah daerah. Dalam aksi tersebut, sejumlah pegawai melakukan pemalangan terhadap Kantor Keuangan sebagai bentuk tuntutan agar pemerintah segera memberikan kepastian.

Para peserta aksi menyampaikan bahwa gaji ke-13 merupakan hak ASN yang seharusnya telah dibayarkan sesuai ketentuan. Mereka juga berharap pemerintah daerah lebih serius memperhatikan kesejahteraan aparatur, terutama dalam memenuhi hak-hak kepegawaian.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Sorong Selatan Yohan Bodory menyatakan bahwa pemerintah memahami aspirasi yang disampaikan para pegawai. Menurutnya, penyampaian pendapat merupakan hak setiap pegawai, namun seluruh pihak juga diharapkan memahami kondisi keuangan daerah yang sedang menghadapi keterbatasan anggaran.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah berupaya mencari solusi melalui koordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan serta Kementerian Dalam Negeri agar persoalan kekurangan anggaran dapat segera ditangani.

Menurut Yohan, jumlah PKW yang ada saat ini telah melebihi kemampuan anggaran daerah, bahkan diperkirakan mencapai sekitar 30 persen di atas kapasitas anggaran yang tersedia. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab pemerintah harus melakukan penyesuaian dalam pengelolaan keuangan daerah.

Meski demikian, Wakil Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan tidak mengabaikan hak-hak pegawai. Ia memastikan seluruh hak ASN maupun PKW tetap menjadi tanggung jawab pemerintah dan akan dibayarkan setelah proses penyesuaian anggaran selesai.
“Hak saudara-saudara tetap akan dibayarkan oleh pemerintah. Kami memohon waktu dan kesabaran karena saat ini pemerintah sedang berupaya memperoleh solusi anggaran melalui koordinasi dengan pemerintah pusat,” tegas Yohan Bodory.

Di sisi lain, ia juga mengajak seluruh aparatur sipil negara maupun PKW untuk tetap menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat. Menurutnya, pelayanan publik harus tetap berjalan agar masyarakat tidak menjadi pihak yang dirugikan akibat persoalan administrasi dan keuangan yang sedang dihadapi pemerintah daerah.
Sebagai Wakil Bupati yang memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, Yohan mengaku terus mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah agar bekerja secara profesional sembari menunggu penyelesaian persoalan anggaran.

Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan berharap komunikasi yang terus dibangun dengan pemerintah pusat dapat menghasilkan solusi terbaik sehingga pembayaran hak-hak pegawai dapat segera direalisasikan. Masyarakat pun menantikan langkah konkret pemerintah dalam menyelesaikan persoalan tersebut sekaligus menjaga stabilitas pelayanan publik di Kabupaten Sorong Selatan;(Ones).