MAYBRAT, WABUMPAPUA.COM — Pemerintah Kabupaten Maybrat bersama Kepolisian Resor (Polres) Maybrat membuka palang yang sebelumnya dipasang massa sebagai bentuk protes pasca-insiden penembakan terhadap tiga warga sipil di wilayah Kabupaten Maybrat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Maybrat, Ferdinandus Taa, mengecam keras insiden yang menyebabkan tiga warga sipil menjadi korban. Ia menegaskan bahwa para korban merupakan masyarakat sipil, termasuk ibu-ibu yang disebut tidak memiliki kepentingan dalam persoalan yang terjadi.
“Atas nama pemerintah, kami dengan tegas mengutuk dan menyesalkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ingat kata-kata saya, bukan OTK, tetapi orang tidak bertanggung jawab,” tegas Ferdinandus Taa, sabtu (15/8/2026).

Pasca-insiden tersebut, Pemerintah Kabupaten Maybrat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maybrat telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya guna mencari langkah penyelesaian dan menjaga situasi keamanan di wilayah tersebut.

Ferdinandus Taa menyampaikan bahwa Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu bersama rombongan direncanakan datang ke Kumurkek untuk membahas sekaligus mencari penyelesaian atas persoalan yang terjadi.
“Iya, jadi Bapak Gubernur akan datang menyelesaikan masalah ini di Kumurkek. Bapak dan ibu tetap tenang dan bersama-sama menjaga situasi keamanan di Maybrat,” ujarnya.
Sementara itu, pembukaan palang dilakukan setelah Pemerintah Daerah dan Polres Maybrat menggelar pertemuan bersama massa aksi dan menghasilkan kesepakatan awal terkait langkah penanganan pascainsiden.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Maybrat menyiapkan dana sebesar Rp80 juta sebagai tanda jadi pembayaran denda adat.
Namun, kesepakatan tersebut belum sepenuhnya diterima oleh ratusan massa yang hadir. Massa meminta agar persoalan mengenai besaran dan mekanisme pembayaran denda adat dibahas lebih lanjut bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
Pembahasan lanjutan tersebut direncanakan berlangsung pada Selasa, 18 Agustus 2026, dengan agenda membicarakan tindak lanjut penyelesaian persoalan pascainsiden penembakan terhadap tiga warga sipil.

Pemerintah Kabupaten Maybrat berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang berpotensi memperkeruh keadaan. Masyarakat juga diimbau tetap menjaga keamanan, ketertiban, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

Pemda Maybrat menegaskan bahwa penyelesaian persoalan tersebut perlu dilakukan melalui komunikasi, koordinasi, serta mekanisme yang disepakati bersama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak terkait.
Pemerintah mengajak seluruh masyarakat Maybrat untuk bersama-sama menjaga situasi tetap aman dan kondusif sembari menunggu pembahasan lanjutan mengenai penyelesaian persoalan tersebut;(Ones).