Maybrat, Wabumpapua.Com – Pemerintah Kabupaten Maybrat terus mendorong penguatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maybrat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sekaligus melakukan pembobotan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2026.

Kegiatan tersebut dibuka melalui sambutan Bupati Maybrat, Karel Murafer, SH, MA, yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Maybrat, Ferdinandus Taa, SH, M.Si. Kegiatan ini diikuti oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maybrat, Kumurkek,Rabu(11/11/2026).

Dalam sambutan tertulisnya, Bupati Karel Murafer menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah yang telah hadir dan menunjukkan komitmen terhadap penataan tata kelola keuangan daerah.
Ia menjelaskan bahwa Perda Nomor 4 Tahun 2023 merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), yang menggantikan ketentuan sebelumnya mengenai pajak dan retribusi daerah.

Menurutnya, kehadiran regulasi tersebut bukan sekadar memenuhi kebutuhan administrasi dan hukum, tetapi menjadi landasan strategis untuk meningkatkan kemandirian fiskal Kabupaten Maybrat.

Hal ini juga sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Maybrat periode 2025–2030, khususnya poin kelima dan keenam, yakni menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan mengandalkan potensi ekonomi daerah serta mengoptimalkan potensi sumber daya alam secara proporsional dan berkelanjutan.

Bupati menegaskan bahwa regulasi yang baik tidak akan memberikan dampak apabila hanya menjadi dokumen hukum tanpa pelaksanaan nyata. Karena itu, dibutuhkan komitmen, kolaborasi, dan konsistensi seluruh perangkat daerah, terutama OPD yang bertanggung jawab terhadap pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Selain sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2023, kegiatan tersebut juga membahas pembobotan Raperbup tentang Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

Menurut Bupati, Raperbup tersebut menjadi pedoman operasional dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Di dalamnya akan diatur berbagai aspek teknis, mulai dari bobot penghitungan, mekanisme penagihan hingga prosedur pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian, target Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat tercapai tanpa menimbulkan gejolak di tengah masyarakat maupun pelaku usaha.
Bupati juga menekankan tiga prinsip utama yang harus menjadi perhatian dalam penyusunan Raperbup tersebut.
Pertama, aplikatif dan realistis, yakni aturan harus mudah dilaksanakan oleh petugas di lapangan dan tidak membingungkan wajib pajak.

Kedua, berkeadilan, yaitu memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi pelaku usaha lokal dan masyarakat kecil di Kabupaten Maybrat.

Ketiga, akuntabel, yakni memastikan tidak terjadi kebocoran PAD serta menjamin setiap penerimaan pajak dan retribusi masuk secara transparan ke kas daerah.

Dalam kesempatan itu, Bupati melalui Sekda Ferdinandus Taa juga memberikan sejumlah penekanan kepada seluruh pimpinan OPD.

Pertama, memperkuat koordinasi lintas sektor. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tidak dapat bekerja sendiri, sehingga seluruh dinas teknis yang bertanggung jawab terhadap pajak dan retribusi harus bersinergi dalam melakukan pendataan potensi secara akurat serta mengintegrasikan sistem pemungutan.

Kedua, seluruh kepala OPD diminta memahami substansi Perda Nomor 4 Tahun 2023 beserta Raperbup turunannya dan turut menyosialisasikan ketentuan tersebut kepada staf maupun masyarakat.

Ketiga, meningkatkan inovasi dan integritas pelayanan publik, khususnya dalam bidang perizinan dan pemungutan retribusi, dengan mengedepankan transparansi serta akuntabilitas guna mencegah praktik maladministrasi yang dapat merugikan keuangan daerah.

Keempat, seluruh OPD diminta terlibat aktif dalam pembahasan dan pembobotan Raperbup dengan memberikan masukan konstruktif berdasarkan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Bupati berharap melalui kegiatan tersebut dapat dihasilkan regulasi teknis yang tepat, efektif, dan dapat diterapkan secara optimal untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah.
Ia juga mengingatkan bahwa masa depan kemandirian fiskal dan pembangunan Kabupaten Maybrat berada pada sinergi seluruh jajaran pemerintahan.
“Mari kita buktikan bahwa birokrasi Pemerintah Kabupaten Maybrat mampu bekerja secara profesional, solid, dan berorientasi pada hasil nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” demikian pesan Bupati dalam sambutan tertulisnya.

Menutup sambutan tersebut, Bupati Karel Murafer mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Maybrat untuk terus membangun kebersamaan dan komitmen dalam menjalankan tugas pengabdian melalui semangat Nehaf Sau Bonout Sau (Satu Hati, Satu Komitmen).

Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan tata kelola pemerintahan serta kemandirian fiskal Kabupaten Maybrat;ujarnya (Ones).