Sorong, Wabumpapua.Com – Dua organisasi profesi wartawan, yakni Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Papua Barat Daya dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Papua Barat Daya, mendesak Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, untuk mengevaluasi sekaligus mencopot Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Sorong, James Burung, dari jabatannya.

Desakan tersebut disampaikan menyusul penilaian kedua organisasi pers bahwa Kepala Dinas Kominfo Kota Sorong belum mampu menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan insan pers.

Ketua IJTI Papua Barat Daya, Chanry Suripatty, mengatakan bahwa seorang Kepala Dinas Kominfo seharusnya mampu membangun komunikasi yang baik, merangkul seluruh perusahaan media, serta menjadi jembatan yang profesional antara pemerintah dan wartawan.

Namun, menurutnya, kebijakan dan pola komunikasi yang selama ini dilakukan justru dinilai berpotensi menimbulkan sekat serta mengganggu hubungan kemitraan antara insan pers dan Pemerintah Kota Sorong.

“Kami menilai James Burung tidak mampu menjadi jembatan antara media dengan Pemerintah Kota Sorong,” tegas Chanry kepada wartawan di Kantor iNews Papua Barat Daya, Sabtu (14/11/2026).

Chanry juga menyoroti penanganan berbagai isu publik yang berkaitan dengan Wali Kota dan Pemerintah Kota Sorong. Ia menilai Dinas Kominfo semestinya menjalankan fungsi komunikasi publik secara maksimal dengan memberikan informasi yang terbuka kepada masyarakat melalui media.

Bahkan, ia mengungkapkan bahwa pihaknya pernah memperoleh informasi mengenai dugaan arahan Kepala Dinas Kominfo kepada sejumlah wartawan agar tidak memublikasikan pemberitaan terkait isu-isu tertentu yang menyangkut pemerintah daerah.
“Kami pernah mengetahui, ketika ada isu mengenai pemerintah kota, yang bersangkutan selalu mengatakan kepada teman-teman wartawan agar jangan dinaikkan. Bagi kami, bahasa seperti ini tidak bisa. Merangkul media harus dilakukan secara profesional, bukan dengan cara melarang wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya,” ujarnya.

Selain persoalan komunikasi, Chanry turut menyoroti kebijakan kerja sama publikasi antara Pemerintah Kota Sorong dan perusahaan media.
Ia menjelaskan, sebelumnya sejumlah perusahaan media telah diminta menyerahkan dokumen administrasi sebagai persyaratan kerja sama. Setelah dokumen terkumpul dari 15 media, hanya delapan media yang diakomodasi dalam kerja sama tersebut.

Menurut Chanry, apabila tidak diakomodasinya sejumlah media disebabkan keterbatasan anggaran, pemerintah daerah seharusnya menyampaikan penjelasan secara terbuka dan transparan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun kecurigaan di kalangan insan pers.
“Kami tidak mempermasalahkan apabila pemerintah memiliki keterbatasan anggaran dalam menjalin kerja sama publikasi dengan perusahaan media. Namun, harus ada kejelasan. Jangan sampai kebijakan yang tidak dikomunikasikan dengan baik justru menciptakan persepsi buruk terhadap Pemerintah Kota Sorong,” katanya.

Ia berharap Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, dapat mempertimbangkan kembali posisi James Burung sebagai Kepala Dinas Kominfo dan menunjuk pejabat yang memiliki pemahaman baik mengenai dunia jurnalistik serta mampu membangun hubungan kemitraan yang sehat dengan seluruh media.
“Pak Septinus Lobat adalah orang baik. Karena itu, beliau harus mencari Kepala Dinas Kominfo yang benar-benar memahami dunia jurnalistik dan mampu menjadi jembatan antara pemerintah dengan media,” tambah Chanry.
Sementara itu, Ketua PWI Papua Barat Daya, Wahyudi, menegaskan bahwa seluruh perusahaan media yang menjalankan tugas jurnalistik di wilayah Kota Sorong harus mendapatkan ruang komunikasi dan perlakuan yang proporsional tanpa adanya pembedaan.

Menurutnya, media merupakan mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, termasuk menyosialisasikan berbagai program, kebijakan, dan capaian pembangunan daerah.

Wahyudi mengatakan, kepemimpinan Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, yang merupakan putra terbaik suku Moi, perlu didukung oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk insan pers. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah membangun kemitraan yang terbuka dan profesional dengan seluruh perusahaan media.
“Masyarakat Kota Sorong sudah memberikan kepercayaan kepada putra Moi ini. Program-program pemerintah harus kita dukung bersama. Salah satu caranya adalah dengan merangkul media, bukan justru mengotak-kotakkan media. Sebagian diajak bekerja sama, sementara sebagian lainnya tidak,” kata Wahyudi.

Ia menilai, apabila pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh perusahaan media dalam kerja sama publikasi, Kepala Dinas Kominfo seharusnya mengundang para pimpinan media untuk menyampaikan kondisi tersebut secara terbuka.

Dengan demikian, seluruh perusahaan media dapat memahami kebijakan pemerintah sekaligus mencari solusi bersama tanpa menimbulkan persoalan komunikasi.
“Kalau memang ada keterbatasan anggaran, seharusnya Kadis Kominfo memanggil semua media dan menjelaskan bahwa realisasi kerja sama hanya bisa dilakukan seperti ini.
Dengan begitu, semuanya bisa memahami dan mencari solusi lain. Jangan sampai tidak ada penjelasan, kemudian menimbulkan persoalan,” ujarnya.

Wahyudi juga mengingatkan agar persoalan komunikasi maupun dugaan tendensi pribadi seorang pejabat terhadap media tidak sampai berdampak pada citra Pemerintah Kota Sorong secara keseluruhan.
“Jangan karena tendensi satu orang pejabat terhadap media, kemudian citra Pemerintah Kota Sorong menjadi buruk. Pemerintah harus membuka ruang komunikasi dengan seluruh media, bukan membangun sekat di antara insan pers,” tegasnya.

Kedua organisasi profesi wartawan tersebut berharap Wali Kota Sorong segera mengambil langkah evaluasi dan kebijakan tegas terhadap kepemimpinan Dinas Kominfo Kota Sorong.

Mereka menekankan bahwa hubungan pemerintah daerah dan insan pers harus dibangun berdasarkan prinsip kemitraan, keterbukaan informasi, transparansi, serta penghormatan terhadap kebebasan pers dan independensi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Menurut kedua organisasi tersebut, keberadaan Dinas Kominfo seharusnya menjadi penghubung yang memperkuat komunikasi pemerintah dengan masyarakat melalui media, bukan menjadi penghambat ruang informasi dan kemitraan pers di Kota Sorong;ujarnya (****).