JJakarta wabumpapua com-Menteri Hukum Terima Pengurus PWI Pusat, Blokir Administrasi Resmi DibukaJakarta, 11 September 2025 – Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menerima jajaran Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat yang dipimpin Ketua Umum terpilih, Akhmad Munir, pada Kamis siang. Pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi keberlangsungan organisasi wartawan tertua di Indonesia.Dalam audiensi itu, Menkumham menandatangani disposisi pembukaan blokir sistem administrasi pendaftaran legalitas PWI yang sempat terhambat selama setahun terakhir.“Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sudah menandatangani disposisi pembukaan blokir sistem administrasi pendaftaran pengurus PWI hasil Kongres Persatuan PWI 2025,” ungkap Akhmad Munir usai pertemuan.Munir sendiri resmi terpilih sebagai Ketua Umum PWI periode 2025–2030 melalui Kongres Persatuan yang digelar di Gedung BPPTIK Kementerian Kominfo, Cikarang, Kabupaten Bekasi, pada 30 Agustus 2025 lalu. Kemenangan tersebut mengakhiri masa penuh ketidakpastian di tubuh PWI, yang sebelumnya dilanda dualisme kepemimpinan.Menurut Munir, fokus utama kepengurusan saat ini adalah menuntaskan persoalan legalitas agar roda organisasi kembali berjalan normal.“Agar segera dapat bekerja, maka hal utama yang harus dibereskan adalah terkait legalitas. Nantinya Administrasi Hukum Umum (AHU) menjadi bukti legalitas dan pengakuan negara atas keberadaan PWI sebagai organisasi profesi wartawan,” tegasnya.Ia menambahkan, dengan keluarnya disposisi dari Menkumham, PWI optimistis dapat menyatukan kembali seluruh elemen organisasi yang sempat terpecah.“Kita bersyukur hari ini dapat diterima langsung oleh Pak Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Semoga hal ini menjadi langkah yang positif untuk PWI ke depannya,” tambah Munir.Keputusan Menkumham disambut positif oleh jajaran pengurus PWI Pusat. Mereka menilai, pengakuan legalitas dari pemerintah menjadi modal penting untuk menggerakkan kembali roda organisasi, membangun sinergi dengan berbagai pihak, sekaligus memperkuat peran PWI dalam menjaga marwah pers nasional.