Manokwari, wabumpapua.com — Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy, mempertanyakan tujuan dan substansi dari rencana kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, bersama istri Selvi Ananda, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), ke Manokwari, Provinsi Papua Barat, pada Selasa (4/11/2025).

Menurut Warinussy, kunjungan tersebut terkesan tidak menyentuh akar persoalan utama yang tengah dihadapi masyarakat Papua Barat, khususnya terkait konflik bersenjata, pengungsian warga sipil, dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terus terjadi di berbagai wilayah Tanah Papua.

“Saya bertanya, karena kunjungan ini tampaknya tidak menjadi lambang dari sentuhan negara terhadap akar persoalan kekerasan bersenjata, gelombang pengungsian rakyat sipil, serta dugaan pelanggaran HAM yang marak terjadi di Tanah Papua, termasuk di wilayah Papua Barat,” ujar Warinussy dalam keterangan persnya di Manokwari, Senin (3/11/2025).

Lebih lanjut, Warinussy menilai agenda kunjungan Wapres Gibran dan istri lebih bersifat seremonial dan pencitraan semata, tanpa memperlihatkan kepedulian nyata terhadap situasi sosial politik dan kemanusiaan di Papua Barat saat ini.

“Wapres Gibran dan istrinya terkesan hanya melakukan kegiatan pencitraan, disuguhi acara seremonial dari Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari yang sifatnya hanya seremonial belaka,” ungkapnya.

Ia menambahkan, semestinya kunjungan pejabat tinggi negara ke Papua Barat menjadi momentum untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat, terutama korban konflik dan pengungsi di wilayah pedalaman yang hingga kini masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah pusat.

Warinussy juga menyoroti aktivitas pembersihan kota Manokwari menjelang kedatangan Wapres yang melibatkan para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurutnya, langkah tersebut seolah menunjukkan kesan pencitraan tanpa menyelesaikan persoalan kesejahteraan aparatur sipil itu sendiri.

“Sehari sebelum kedatangan Wapres Gibran, para PNS ‘digerakkan’ membersihkan jalan-jalan protokol di kota Manokwari. Pertanyaannya, apakah Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) mereka yang sudah lebih dari setahun belum dibayarkan, kini sudah diterima?” sindir Warinussy.

Ia menilai, kunjungan Wapres Gibran seharusnya juga memperhatikan situasi sosial politik di Papua Barat yang saat ini sedang tidak stabil, baik dari sisi keamanan maupun kesejahteraan masyarakat.

Sebagai lembaga yang aktif mengadvokasi isu hukum dan HAM di Tanah Papua, LP3BH Manokwari menyatakan akan mengawal jalannya kunjungan Wapres Gibran di Manokwari serta mencatat berbagai hal penting yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat Papua Barat.

“Kami akan terus melakukan pemantauan dan mencatat setiap agenda perjalanan Wapres di Kota Manokwari, terutama untuk melihat sejauh mana kehadiran negara benar-benar berpihak pada rakyat dan bukan sekadar seremoni,” tegas Warinussy.

Reporter: Ones semunya
Editor: Tim WabumPapua.com