Sorong, wabumpapua.com — Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, DR. Ir. H. Herman Khaeron, M.Si menegaskan bahwa Rapat Kerja Daerah (Rakerda) merupakan agenda wajib partai yang harus dilaksanakan sekali dalam dua tahun. Hal itu bertujuan untuk memperkuat konsolidasi internal dan memastikan karya nyata partai bagi masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Sekjen saat membuka Rakerda Partai Demokrat yang mempertemukan jajaran DPD Partai Demokrat Papua Barat Daya dan Papua Barat bersama para pemangku kepentingan daerah.

“Rakerda ini merupakan amanat AD/ART yang wajib dilaksanakan setelah kongres. Tahun 2026 adalah satu tahun perjalanan pascakongres, sehingga saat ini kita merumuskan langkah strategis untuk satu hingga dua tahun ke depan,” jelas Herman.

Herman menyebut bahwa setelah pemilu, sebagian kader cenderung menurunkan intensitas kerja politik. Karena itu, Rakerda menjadi momentum memperkuat soliditas dan kesiapan kader dalam menjawab harapan publik.

“Tujuan akhir tentu memenangkan Pemilu 2029, tetapi bagi Demokrat yang terpenting saat ini adalah bagaimana merespons kebutuhan dan keinginan rakyat,” tegasnya.

Ia menginstruksikan seluruh kantor DPD dan DPC Partai Demokrat di Papua Barat Daya dan Papua Barat untuk beroperasi sebagai Rumah Aspirasi Rakyat.

Jika ada aspirasi yang tidak bisa diselesaikan di tingkat kabupaten/kota, maka akan dikolaborasikan dengan tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional melalui jaringan kader yang kini menduduki posisi strategis di DPR RI maupun kementerian.

Sebagai partai pengusung Presiden Prabowo Subianto, Herman menegaskan Demokrat wajib mengawal dan menyukseskan program-program nasional agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah, termasuk Papua Barat Daya.

“Politik adalah sarana untuk mensejahterakan rakyat. Karena itu Demokrat akan memastikan seluruh program pemerintah pusat dan pemerintah daerah berjalan optimal,” ungkap Herman, Minggu(30/11/2025).

Kehadiran Gubernur Papua Barat Daya dalam agenda tersebut, menurutnya, merupakan bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan Demokrat dalam mempercepat pembangunan di wilayah baru tersebut.

Menanggapi aspirasi Gubernur Papua Barat Daya mengenai adanya permasalahan batas wilayah dengan Maluku Utara, khususnya terkait sejumlah pulau, Herman memastikan akan menindaklanjutinya melalui jalur politik dan pemerintahan.

“Kami akan komunikasikan dengan Gubernur Maluku Utara yang juga kader Demokrat. Semua persoalan ini berada dalam bingkai NKRI. Kami juga akan melaporkan kepada Menteri Koordinator dan Presiden agar ada solusi terbaik,” tegasnya.

Ia menyampaikan bahwa kader Demokrat di Komisi II DPR RI juga akan mengawal tindak lanjut tersebut pada level legislasi dan regulasi.

Herman menutup keterangannya dengan optimisme tinggi bahwa rekomendasi internal dan eksternal yang dihasilkan dari Rakerda akan menjadi pijakan penting untuk memperkuat Demokrat dan mempercepat kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya.