Sorong, WabumPapua.com – Genap satu tahun kepemimpinan Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, bersama Wakil Gubernur Ahmad Nausraun, menjadi momentum refleksi atas arah pembangunan di provinsi termuda Indonesia ini.

Sebagai daerah otonom baru yang lahir melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022, Papua Barat Daya menghadapi tantangan ganda: membangun struktur pemerintahan dari nol sekaligus menjawab ekspektasi tinggi masyarakat terhadap percepatan kesejahteraan.

Wakil Ketua I Lembaga Pemberdayaan Elang Center Papua Barat Daya, Muhammad Guzali Tafalas, menilai satu tahun pertama ini menunjukkan adanya fondasi afirmatif yang mulai dibangun, meski sejumlah persoalan struktural masih perlu perhatian serius.
Pendidikan Gratis bagi OAP:

Salah satu kebijakan yang paling menonjol adalah program pendidikan gratis bagi Orang Asli Papua (OAP), baik di dalam negeri maupun luar negeri. Program ini dinilai sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Tanah Papua.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Jika dikelola dengan seleksi transparan, monitoring ketat, dan skema pengabdian pasca studi, maka lima hingga sepuluh tahun ke depan Papua Barat Daya dapat memiliki SDM profesional yang memadai,” ujarnya.Namun demikian, ia menekankan pentingnya roadmap jangka panjang agar program tersebut tidak berhenti pada pola tahunan tanpa dampak sistemik terhadap kebutuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Provinsi juga telah menyalurkan bantuan modal usaha kepada 2.654 pelaku usaha OAP. Kebijakan ini dipandang sebagai bentuk keberpihakan pada ekonomi kerakyatan di tengah ketimpangan yang masih nyata.

Meski demikian, bantuan modal dinilai baru sebatas langkah awal. Tanpa pendampingan manajemen usaha, literasi keuangan, akses pasar, dan integrasi dengan sektor unggulan seperti perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif, program tersebut berisiko tidak berkelanjutan.
“Ekonomi lokal tumbuh karena ekosistem, bukan sekadar injeksi dana,” tegas Guzali, jumat (20/2/2026).

Di sektor kesehatan, pemerintah mencatat capaian perlindungan BPJS bagi 77.500 masyarakat serta alokasi Rp55,9 miliar untuk pengadaan alat kesehatan. Langkah ini dinilai penting dalam memperkuat layanan dasar di wilayah dengan tantangan geografis yang kompleks.

Namun kualitas implementasi tetap menjadi perhatian. Ketersediaan tenaga medis, distribusi layanan, serta efektivitas sistem rujukan menjadi faktor kunci agar jaminan kesehatan tidak hanya berhenti pada angka statistik.Infrastruktur Pemerintahan dan Tantangan Fiskal
Progres pembangunan Kantor Gubernur, DPRD, dan MRP menjadi bagian dari konsolidasi kelembagaan provinsi baru. Meski kebutuhan infrastruktur pemerintahan dinilai wajar, pemerintah diingatkan agar tetap menjaga prioritas pelayanan publik, terutama di kampung-kampung dan distrik terpencil.

Di sisi lain, keterbatasan fiskal menjadi tantangan nyata. Sebagai provinsi baru, Papua Barat Daya masih bergantung pada transfer pusat dan Dana Otsus, sementara kebutuhan belanja awal pembentukan kelembagaan cukup besar.
“Masalahnya bukan pada tertundanya sebagian janji kampanye, tetapi pada pentingnya komunikasi publik yang transparan mengenai kondisi fiskal dan roadmap pembangunan menuju 2027,” katanya.

Dinamika pengisian jabatan Eselon II juga menjadi sorotan. Menurutnya, provinsi baru membutuhkan pejabat profesional dengan integritas dan kapasitas teknis yang kuat.

Jika sistem merit dikorbankan oleh kepentingan politik, fondasi birokrasi berisiko rapuh sejak awal. Kepemimpinan, katanya, diuji ketika harus memilih antara tekanan politik dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kolaborasi dan Harapan Menuju 2027
Ke depan, ia mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan LSM, akademisi, tokoh adat, tokoh agama, dan komunitas lokal. Pendekatan collaborative governance dinilai penting untuk mempercepat pembangunan dan menjaga solidaritas sosial.

Menurutnya, tahun 2027 dapat menjadi titik percepatan pembangunan apabila fondasi yang telah dibangun saat ini diperkuat secara konsisten, disertai transparansi fiskal, penguatan sistem merit, dan perluasan kemitraan multipihak.
“Satu tahun ini menunjukkan fondasi afirmatif mulai dibangun. Namun sejarah tidak mencatat retorika atau seremoni. Sejarah mencatat konsistensi, profesionalisme, dan keberpihakan nyata kepada rakyat,” pungkasnya.

Papua Barat Daya lahir dari aspirasi besar masyarakat. Kini publik menanti apakah fondasi awal tersebut mampu ditransformasikan menjadi perubahan nyata bagi kesejahteraan rakyat di tahun-tahun mendatang(ones).