Maybrat, WabumPapua.com – Ferdinando Solossa menanggapi aksi spontanitas yang dilakukan mama-mama Papua di Kabupaten Maybrat. Aksi tersebut menyuarakan aspirasi terkait kebutuhan pembangunan pasar sentral serta penataan standar harga demi melindungi hasil jualan mama-mama lokal.

Dalam keterangannya, Wakil Bupati menjelaskan bahwa perwakilan mama-mama dari wilayah Sumur Raya meminta pemerintah segera membangun pasar sentral yang representatif dan mampu mengakomodir hasil kebun serta produk jualan masyarakat asli.

Selain itu, mama-mama juga meminta adanya standarisasi harga kebutuhan pokok serta pembatasan bagi pedagang dari luar daerah yang berjualan menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat dengan harga lebih murah. Kondisi tersebut dinilai berdampak pada penurunan pendapatan mama-mama lokal karena penjualan mereka tersebar dan tidak terpusat.

Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah pada prinsipnya menerima dan akan menindaklanjuti tuntutan tersebut melalui langkah teknis lintas sektor.
“Kami akan melibatkan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Koperasi dan Perdagangan, serta OPD terkait untuk menyiapkan regulasi. Termasuk melakukan kajian bersama pihak universitas guna menyusun standar harga yang sinkron antara harga jual mama-mama dan pedagang dari luar,” ujar Nando solossa, senin(23/6/2026).

Menurutnya, penetapan standar harga harus dilakukan secara hati-hati agar tidak melanggar aturan persaingan usaha, namun tetap melindungi pelaku usaha lokal.

Terkait pembangunan pasar sentral, Pemda menyebut perlu dilakukan kajian komprehensif, termasuk pemetaan lokasi strategis berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pasar direncanakan berada di pusat pemukiman, terintegrasi dengan perkantoran, terminal, serta akses bandara agar mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Pendanaan pembangunan pasar juga akan disinkronkan melalui berbagai sumber, baik Dana Desa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, maupun APBN.
Wakil Bupati menambahkan bahwa penguatan ekonomi mama-mama Papua akan diintegrasikan dengan program ketahanan pangan serta program nasional Presiden dan Wakil Presiden, termasuk pembentukan Koperasi Merah Putih.

Melalui koperasi, usaha mama-mama dapat dikelola lebih baik, termasuk akses permodalan. Pada tahun 2025 lalu, Pemkab Maybrat telah menyalurkan bantuan sebesar Rp5 juta per kelompok usaha dalam program ketahanan pangan.

Dalam waktu dekat, pemerintah akan mengundang seluruh kepala kampung, OPD terkait, perbankan, serta pelaku usaha untuk membahas skema penataan pasar dan standar harga. Hasil pertemuan tersebut diharapkan menjadi acuan kebijakan tahun 2026–2027.
“Kami berharap langkah ini bisa memperkuat ekonomi mama-mama Papua dan menghidupkan kembali pasar rakyat di Maybrat,” tutup Wakil Bupati.