Timika, wabumpapua.com — Tiga 
kepala daerah di Provinsi Papua Barat Daya secara kompak  mempertanyakan kebijakan pemangkasan Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang dinilai berdampak terhadap percepatan pembangunan di wilayah daerah otonomi baru (DOB).

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua dan Penguatan Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua yang berlangsung di Timika pada Senin (12/5/2026).

Dalam forum tersebut, Gubernur papua Barat Daya Elisa Kambu bersama Bupati sorong Johny Kamuru serta Bupati Maybrat Karel Murafer menyampaikan bahwa Dana Otsus memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan di Tanah Papua, khususnya bagi daerah yang masih membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Ketiga kepala daerah menegaskan bahwa Dana Otsus merupakan instrumen utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, terutama bagi Orang Asli Papua (OAP). Oleh karena itu, kebijakan terkait pengelolaan maupun pengalokasian dana tersebut diharapkan tetap mempertimbangkan kebutuhan pembangunan di daerah.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa kekayaan sumber daya alam yang ada di Tanah Papua, baik yang berada di daratan, laut, maupun yang tersimpan di dalam perut bumi, merupakan anugerah Tuhan yang seharusnya dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Papua.

Para kepala daerah menilai bahwa pengelolaan dan pembagian manfaat sumber daya alam perlu dilakukan secara adil agar dapat mendukung pembangunan yang merata di seluruh wilayah Papua, termasuk daerah yang selama ini masih tertinggal dari sisi pembangunan.

Forum koordinasi tersebut menjadi wadah penting bagi para pemimpin daerah di Tanah Papua untuk menyampaikan aspirasi, memperkuat sinergi pembangunan, serta memastikan implementasi kebijakan Otonomi Khusus benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Melalui pertemuan ini, Tiga kepala daerah papua Barat Daya berharap pemerintah pusat dapat terus memperhatikan kebutuhan pembangunan di Tanah Papua serta memastikan kebijakan terkait Dana Otsus tetap berpihak pada percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut(ones).