Timika wabumpapua.com — Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua menyepakati 12 poin kesepakatan strategis sebagai komitmen bersama dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Tanah Papua.
Kesepakatan tersebut menjadi bentuk sinergi para gubernur dalam mendukung program nasional serta memperkuat pembangunan daerah menuju visi Indonesia Emas 2045.

Dalam dokumen kesepakatan itu ditegaskan bahwa para gubernur di Tanah Papua berkomitmen untuk terus mendukung berbagai program strategis pemerintah pusat yang telah berjalan di Papua, seperti pembangunan Trans Papua, program Tol Udara, kebijakan BBM satu harga, pengembangan kawasan industri, serta pengembangan kawasan pariwisata prioritas.

Selain itu, para gubernur juga sepakat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pemerintahan di provinsi daerah otonomi baru (DOB) agar dapat diselesaikan paling lambat pada tahun 2028. Langkah ini dinilai penting guna meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Dalam aspek pengelolaan anggaran, para gubernur juga berkomitmen untuk memperkuat tata kelola Dana Otonomi Khusus (Otsus) melalui pendampingan kementerian terkait serta pembentukan tim khusus yang bertugas memastikan pengelolaan dana otsus berjalan transparan dan tepat sasaran.

Kesepakatan tersebut juga menekankan pentingnya mendorong terwujudnya Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif melalui berbagai program percepatan pembangunan di sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat.
Para gubernur juga sepakat untuk mengawal penggunaan Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur tahun 2026 agar penggunaannya sesuai dengan arahan Presiden dan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat Papua.

Di bidang pengembangan sumber daya manusia, pemerintah provinsi di Tanah Papua juga berkomitmen menjadikan Papua sebagai provinsi olahraga, dengan tujuan membina generasi muda hingga mampu berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.

Selain itu, kesepakatan tersebut juga mencakup upaya memperkuat kelembagaan Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua, termasuk pembentukan sekretariat bersama lintas provinsi sebagai wadah koordinasi pembangunan wilayah Papua secara terpadu.

Para gubernur juga menekankan pentingnya meningkatkan sinergi antar lembaga di Tanah Papua, seperti pemerintah daerah, DPRP, Majelis Rakyat Papua (MRP), serta berbagai lembaga lainnya dalam mendukung percepatan pembangunan.

Dalam program prioritas bersama, para gubernur sepakat untuk mengoptimalkan sejumlah program penting, di antaranya pendataan Orang Asli Papua (OAP), sekolah sepanjang hari, pemberian beasiswa bagi OAP, jaminan kesehatan, serta perlindungan sosial bagi masyarakat.

Kesepakatan tersebut juga memuat komitmen untuk mengatur pembagian hasil sumber daya alam Papua secara lebih adil, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh provinsi di wilayah Tanah Papua.

Sebagai bentuk penguatan koordinasi, para gubernur juga sepakat untuk melaksanakan pertemuan rutin minimal satu kali setiap tahun guna melakukan evaluasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan program pembangunan bersama.

Kesepakatan 12 poin ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat kerja sama antar pemerintah daerah di Tanah Papua serta mendorong percepatan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Papua(Ones).