Jakarta,Wabumpapua.com– Bupati Maybrat, Karel Murafer, S.H., M.A., bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Maybrat, Ferdinandus Taa, S.H., M.Si., melakukan rapat koordinasi dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen Bina Keuda) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., di Ruang Rapat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, Rabu(22/7/2026).

Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maybrat, Hendrik Frasawi, S.Sos., M.AP., serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Maybrat, Sempat Frasawi, S.E., M.Si. Kepala bidang anggran Steven M. L. Murafer, S.STP.
Rapat koordinasi ini dilaksanakan dalam rangka menyerahkan data dan dokumen pendukung kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Maybrat mendorong peningkatan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat.

Bupati Karel Murafer menyampaikan bahwa peningkatan DAU menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, sehingga pemerintah dapat mengoptimalkan pembiayaan pembangunan, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Maybrat.

Dalam kesempatan tersebut, jajaran Pemerintah Kabupaten Maybrat memaparkan berbagai kondisi dan kebutuhan daerah yang menjadi dasar usulan peningkatan DAU. Data yang disampaikan diharapkan menjadi bahan pertimbangan Kementerian Dalam Negeri dalam proses evaluasi dan perumusan kebijakan transfer ke daerah.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., menerima langsung dokumen yang diserahkan dan memberikan perhatian terhadap aspirasi Pemerintah Kabupaten Maybrat. Pertemuan berlangsung dalam suasana konstruktif dengan harapan adanya sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan yang berkeadilan.

Pemerintah Kabupaten Maybrat berharap hasil koordinasi tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas keuangan daerah, sehingga berbagai program prioritas pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat direalisasikan secara optimal(Ones).