Bupati Maybrat Karel Murafer Terima Rekomendasi Pengangkatan CPNS Formasi 2021 Menjadi PNS dari Kementerian PANRB

Jakarta, Wabumpapua.Com – Pemerintah Kabupaten Maybrat kembali memperoleh kabar baik di bidang kepegawaian. Bupati Maybrat, Karel Murafer, secara resmi menerima rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) terkait pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2021 menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Rekomendasi tersebut diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Maybrat sebagai dasar untuk menindaklanjuti proses administrasi pengangkatan CPNS Formasi Tahun 2021 yang telah memenuhi persyaratan, termasuk telah menjalani masa percobaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bupati Maybrat, Karel Murafer, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PANRB atas dukungan dan perhatian yang diberikan dalam percepatan penyelesaian status kepegawaian CPNS Formasi Tahun 2021. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam mendukung penguatan birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.
“Rekomendasi ini menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Maybrat untuk segera menindaklanjuti seluruh proses administrasi pengangkatan CPNS Formasi Tahun 2021 menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Karel Murafer, Rabu (29/7/2026).

Ia berharap, dengan perubahan status menjadi PNS, seluruh aparatur yang diangkat dapat semakin meningkatkan dedikasi, disiplin, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat.

Bupati juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Maybrat berkomitmen membangun tata kelola pemerintahan yang efektif melalui penguatan sumber daya aparatur yang kompeten, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

Dengan diterimanya rekomendasi dari Kementerian PANRB ini, Pemerintah Kabupaten Maybrat optimistis proses pengangkatan CPNS Formasi Tahun 2021 menjadi PNS dapat segera diselesaikan, sehingga memberikan kepastian status kepegawaian sekaligus mendorong peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat(Ones).