Manokwari Selatan, Wabumpapua.Com – Advokat dan Kuasa Hukum Bupati Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat, Bernard Mandacan, Yan Christian Warinussy, SH, mengingatkan sejumlah pihak agar tidak melakukan tindakan yang berpotensi melanggar hukum, khususnya dengan mencatut nama dan jabatan Bupati untuk menjanjikan pekerjaan atau proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Peringatan tersebut disampaikan Warinussy menyusul adanya dugaan tindakan sejumlah oknum yang menggunakan nama dan jabatan Bernard Mandacan selaku Bupati Manokwari Selatan untuk memberikan janji pekerjaan kepada sejumlah kontraktor di Manokwari, Papua Barat, maupun di wilayah Tanah Papua.

Sebagai kuasa hukum Bupati Bernard Mandacan, Warinussy menegaskan bahwa tindakan mencatut nama dan jabatan kepala daerah untuk kepentingan tertentu, terlebih dalam urusan pemberian pekerjaan atau proyek pemerintah, merupakan perbuatan yang harus dihentikan karena berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum.
“Saya perlu mengingatkan kepada beberapa oknum tertentu yang sering kali suka mencatut nama dan jabatan Bernard Mandacan selaku Bupati Manokwari Selatan dengan janji tertentu kepada beberapa pihak kontraktor di Manokwari, Provinsi Papua Barat dan Tanah Papua agar segera berhenti,” tegas Warinussy.

Menurutnya, apabila dalam tindakan tersebut ditemukan unsur tindak pidana, maka pihak-pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia menjelaskan, konsekuensi hukum atas tindakan tersebut dapat merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai perbuatan melawan hukum.

Warinussy juga mengingatkan para kontraktor dan masyarakat umum agar lebih berhati-hati terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan Bupati Manokwari Selatan dalam menawarkan atau menjanjikan pekerjaan yang bersumber dari APBD.

Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak yang mengambil keuntungan pribadi dengan menggunakan nama maupun jabatan kepala daerah, terlebih apabila tindakan tersebut berpotensi merugikan pihak lain dan mencemarkan nama baik pejabat yang bersangkutan.
“Oleh sebab itu, saya menggunakan kesempatan ini untuk mengingatkan semua pihak, termasuk khalayak umum, agar tidak melakukan dan atau mengambil segenap langkah yang dapat berisiko hukum,” ujarnya.

Melalui peringatan tersebut, Warinussy berharap seluruh pihak dapat menghormati ketentuan hukum dan menjalankan setiap proses yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai mekanisme serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia juga mengingatkan agar nama dan jabatan Bupati Manokwari Selatan tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, khususnya dalam urusan pekerjaan dan proyek pemerintah yang dibiayai melalui APBD;ujarnya(Ones).