Maybrat, Wabumpapua. Com— Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Maybrat menyoroti secara serius persoalan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pandangan akhirnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2025, yang disampaikan dalam sidang paripurna DPRK Maybrat baru-baru ini.

Ketua Fraksi NasDem DPRK Maybrat, Andreas Duwit, menegaskan bahwa TPP ASN merupakan fokus utama dalam pandangan akhir fraksi. Ia meminta Pemerintah Kabupaten Maybrat agar memberi perhatian khusus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menjamin pembayaran TPP secara tepat waktu.

“Fraksi NasDem menekankan agar Pemerintah Kabupaten Maybrat memberi fokus pada peningkatan PAD agar TPP bagi Pegawai Negeri Sipil dapat terbayarkan. TPP merupakan harapan utama bagi ASN di Maybrat, karena mengandalkan gaji saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Banyak PNS di Maybrat yang saat ini berstatus kredit,” tegas Andreas Duwit dalam penyampaian pandangan akhir fraksi.

Menurut Fraksi NasDem, ASN adalah tulang punggung birokrasi daerah, sehingga kesejahteraan mereka perlu menjadi prioritas utama. Motivasi kerja ASN yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan kinerja pelayanan publik dan efektivitas pemerintahan daerah.

Fraksi NasDem juga menyoroti bahwa selama kurang lebih dua tahun terakhir, Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Maybrat belum menerima TPP akibat penurunan kemampuan keuangan daerah. Karena itu, Fraksi meminta agar pemerintah meningkatkan potensi PAD melalui pengelolaan sumber pendapatan yang lebih optimal dan transparan.

“Fraksi NasDem meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat memperhatikan peningkatan PAD bukan hanya untuk pembayaran TPP, tetapi juga demi mendukung kelancaran pembangunan di seluruh wilayah Maybrat,” ujar Andreas menegaskan, kamis(16/10/2025).

Selain isu kesejahteraan ASN, Fraksi NasDem juga memberikan catatan terhadap rencana pemekaran distrik di Kabupaten Maybrat. Fraksi menilai bahwa kebijakan tersebut perlu ditinjau kembali secara sementara, mengingat adanya potensi pengurangan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat dan kondisi keuangan daerah yang masih terbatas.

“Pemekaran wilayah adalah langkah penting, tetapi harus dilakukan dengan perencanaan yang matang agar tidak menimbulkan beban keuangan baru bagi daerah,” tambah Andreas.

Lebih lanjut, Fraksi NasDem juga meminta kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Maybrat untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di seluruh OPD. Hal ini penting agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan regulasi, prinsip akuntabilitas, dan etika penyelenggaraan negara.

Melalui pandangan akhir ini, Fraksi NasDem menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pemerintah daerah agar senantiasa berpihak pada kepentingan masyarakat, menjaga stabilitas fiskal daerah, serta meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan ASN sebagai garda depan pelayanan publik di Kabupaten Maybrat.

“Kesejahteraan ASN, penguatan PAD, dan tata kelola pemerintahan yang baik adalah fondasi utama bagi kemajuan Maybrat,” tutup Ketua Fraksi NasDem DPRK Maybrat, Andreas Duwit.