Maybrat, Wabumpapua.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Maybrat, Silas Frasawi, yang juga merupakan anggota Fraksi NasDem, memberikan klarifikasi terkait sejumlah isu yang beredar mengenai ketidakharmonisan hubungan antara legislatif dan eksekutif, persoalan utang-piutang, hingga isu pergantian dirinya dari jabatan Ketua DPRK Maybrat.

Silas menegaskan, berbagai isu yang beredar tersebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Maybrat.
Ia menyebut, hubungan antara DPRK dan Pemerintah Kabupaten Maybrat selama ini berjalan harmonis dan sejalan dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati Karel Murafer dan Wakil Bupati Ferdinando Solossa.
“Isu yang berkembang bahwa kami pimpinan DPRK tidak sejalan dan tidak harmonis dengan pemerintah daerah itu tidak benar. Selama kurang lebih dua tahun pemerintahan ini berjalan, Maybrat mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Itu merupakan bagian dari harmonisasi antara lembaga eksekutif dan legislatif,” ujar Silas,

Menurutnya, persoalan yang berkaitan dengan utang-piutang harus dilihat secara objektif dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah dan kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini menjadi agenda nasional.

Silas menjelaskan, terdapat perbedaan mekanisme pengelolaan keuangan negara saat ini dibandingkan dengan sebelumnya. Pengelolaan keuangan pemerintah kini harus mengikuti berbagai ketentuan dan persyaratan melalui sistem transfer dan aplikasi yang telah ditetapkan pemerintah.
“Dulu kita bisa melakukan kebijakan secara manual, tetapi situasi sekarang berbeda. Setiap kebijakan harus memenuhi sejumlah persyaratan dan ketentuan transfer. Karena itu, persoalan yang ada harus dibicarakan bersama untuk mencari solusi,” katanya.

Selain persoalan utang-piutang, Silas juga secara tegas membantah isu yang menyebut dirinya telah meninggalkan Partai NasDem dan bergabung dengan partai politik lain.
Ia meminta seluruh kader dan pengurus Partai NasDem di Kabupaten Maybrat agar tidak terpengaruh oleh isu tersebut.
“Saya tegaskan, isu bahwa saya sudah meninggalkan Partai NasDem dan bergabung dengan partai lain itu tidak benar. Itu merupakan isu yang sengaja dimainkan untuk mengganggu efektivitas saya dalam menjalankan tugas,” tegas Silas Frasawi, Rabu (12/8/2026).

Silas juga mengungkapkan adanya informasi mengenai rencana pergantian dirinya dari posisi Ketua DPRK Maybrat. Menurut dia, apabila benar terdapat rencana tersebut, maka harus disertai alasan dan dasar yang jelas sesuai mekanisme organisasi partai.
“Kalau saya mau diganti, apa pelanggaran yang saya lakukan? Apa masalah yang menjadi dasar sehingga saya harus diganti? Ini yang harus jelas,” ujarnya.

Ia bahkan menyatakan telah menyiapkan langkah hukum dan mekanisme internal partai apabila dirinya merasa dirugikan atau diganggu oleh pihak-pihak tertentu.

Silas mengatakan, dirinya telah berkonsultasi dan menyiapkan penasihat hukum untuk melakukan pembelaan terhadap berbagai tuduhan yang menurutnya tidak sesuai fakta.
“Saya secara pribadi akan menyampaikan pembelaan. Kami juga sudah siap melakukan somasi kepada pimpinan partai secara berjenjang, baik tingkat DPW provinsi maupun DPP,” katanya.

Apabila persoalan tersebut berlanjut, Silas menyatakan tidak menutup kemungkinan membawa persoalan itu melalui mekanisme internal partai hingga ke Mahkamah Partai.
“Kalau memang ada langkah-langkah yang dilakukan untuk mencabut atau mengganggu posisi kami, kami siap melakukan gugatan melalui Mahkamah Partai. Semua poin dan data terkait persoalan yang dipersoalkan sudah kami siapkan. Dan dalam waktu dekat pengacara kami siap layangkan surat terkait dengan utang pintu yang realisasi dan belum terealisasi dengan bukti-bukti,” jelasnya.

Terkait persoalan utang-piutang yang dikaitkan dengan Partai NasDem, Silas tidak menampik adanya sejumlah kewajiban yang perlu diselesaikan. Namun, ia menegaskan bahwa persoalan tersebut harus diselesaikan secara bersama-sama berdasarkan kesepakatan dan kondisi keuangan yang ada.

Menurutnya, sejak awal dirinya menjalankan tugas, terdapat sejumlah kewajiban yang sudah ada sebelumnya.
“Awal kami masuk, memang sudah ada beberapa utang. Karena itu, penyelesaiannya harus dilakukan secara bertahap sesuai kondisi dan kemampuan,” katanya.

Ia mengungkapkan, dari keseluruhan persoalan utang-piutang tersebut, sekitar 20 persen menurutnya telah diselesaikan secara rasional.
Salah satunya berkaitan dengan persoalan sekretariat partai yang menurut Silas telah menjadi kewajiban sejak periode DPRK 2019–2024.
“Untuk sekretariat partai, ada kewajiban yang belum diselesaikan selama beberapa tahun. Nilainya sekitar Rp90 juta. Setelah kami masuk, sebagian sudah diselesaikan melalui kebijakan dan kegiatan yang diperjuangkan sebagai bentuk kompensasi kepada pemilik rumah,” ungkapnya.

Namun, ia tidak membeberkan seluruh pihak maupun nominal kewajiban lainnya karena menurutnya persoalan tersebut merupakan bagian dari internal organisasi yang penyelesaiannya telah dibicarakan bersama.
Silas menegaskan bahwa dirinya tidak menghindari tanggung jawab. Ia justru meminta agar seluruh persoalan dibicarakan secara terbuka dan diselesaikan melalui mekanisme yang telah disepakati.

Di tengah dinamika internal tersebut, Silas meminta seluruh kader Partai NasDem di Kabupaten Maybrat, mulai dari tingkat kabupaten, distrik hingga kampung, tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang belum memiliki kejelasan.
“Saya berharap seluruh kader NasDem di Maybrat tetap menahan diri. Tidak perlu risau dan takut. Tetap bekerja dan melakukan konsolidasi untuk membesarkan Partai NasDem,” pintanya.

Ia menilai persoalan yang saat ini muncul merupakan dinamika internal partai sehingga seharusnya diselesaikan melalui mekanisme organisasi, bukan dengan membangun opini yang dapat mengganggu hubungan antarkader maupun penyelenggaraan pemerintahan.

Silas kembali menegaskan bahwa dirinya tetap mendukung jalannya pemerintahan Kabupaten Maybrat bersama Bupati Karel Murafer dan Wakil Bupati Ferdinando Solossa.
“Pada prinsipnya saya selaku pimpinan DPRK mengapresiasi seluruh kebijakan pemerintah daerah. Selama ini kami sudah berjalan seirama dan sehati. Dalam kondisi efisiensi anggaran sekalipun, Maybrat tetap mampu mendapatkan WTP. Ini membuktikan bahwa hubungan eksekutif dan legislatif berjalan dengan baik,” pungkasnya(Ones).