Maybrat, Wabumpapua.Com — Tokoh masyarakat Aifat, Maximus Air, menyatakan keprihatinan dan penolakan keras terhadap insiden penembakan yang menimpa masyarakat sipil di wilayah Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya.

Maximus Air menegaskan bahwa masyarakat yang menjalani aktivitas sehari-hari seperti meramu hasil hutan, mencari cempedak, berburu maupun menangkap ikan tidak seharusnya menjadi korban tindakan kekerasan dengan alasan apa pun.
“Terus terang, sebagai tokoh masyarakat, saya tidak menerima sama sekali tindakan penembakan terhadap masyarakat saya. Mereka hidup dengan meramu hasil hutan, mencari cempedak, berburu atau mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup,” tegas Maximus.

Menurutnya, aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, memiliki kemampuan intelijen untuk membedakan masyarakat sipil dengan kelompok bersenjata yang dianggap melakukan perlawanan terhadap negara.
Ia menilai apabila terdapat operasi terhadap kelompok bersenjata, maka tindakan tersebut harus dilakukan secara terukur dan tidak boleh mengorbankan masyarakat sipil.
“Kalau memang ada urusan dengan kelompok bersenjata, silakan dilakukan sesuai aturan. Tetapi masyarakat sipil tidak boleh menjadi korban. Dengan alasan apa pun, tindakan yang mengorbankan masyarakat tidak dapat diterima,” ujarnya.

Maximus juga meminta agar pasukan maupun personel yang ditempatkan di wilayah masyarakat segera dievaluasi, termasuk keberadaan satuan yang dinilai menimbulkan rasa takut dan keresahan di tengah masyarakat.
Ia meminta Panglima TNI bersama pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola pendekatan keamanan yang diterapkan di wilayah Maybrat.
“Panglima TNI bertanggung jawab terhadap keselamatan masyarakat. Saya meminta agar penempatan pasukan di wilayah-wilayah yang menimbulkan keresahan segera dievaluasi dan, apabila diperlukan, ditarik. Kehadiran aparat seharusnya memberikan rasa aman, bukan justru menimbulkan ketakutan,” katanya.

Selain itu, Maximus meminta pemerintah dan aparat penegak hukum mengusut secara tuntas pihak-pihak yang terlibat dalam insiden tersebut. Ia juga mengingatkan agar tidak ada kepentingan tertentu yang menjadikan masyarakat sebagai korban.
“Kalau ada intervensi atau jaringan tertentu yang ikut memainkan situasi, saya berharap semuanya dihentikan. Jangan karena kepentingan tertentu masyarakat kami yang tidak berdosa menjadi korban. Siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum,” tegasnya.
Menurut Maximus, situasi keamanan yang terjadi juga berdampak terhadap aktivitas masyarakat dan pemerintahan, termasuk persiapan masyarakat dalam menyambut peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026.

Ia berharap situasi tersebut tidak mengganggu pelayanan pemerintahan maupun aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
“Sekarang masyarakat sedang mempersiapkan diri untuk merayakan 17 Agustus. Jangan sampai situasi seperti ini mengganggu seluruh proses persiapan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Maximus juga menyerukan kepada seluruh masyarakat agar tetap menjaga ketenangan dan tidak terpancing oleh situasi yang dapat memperbesar konflik.

Ia meminta pemerintah memastikan pelayanan publik tetap berjalan, termasuk akses transportasi, jalan, kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan serta aktivitas sosial kemasyarakatan.
“Kita harus menenangkan diri dan menghadapi situasi ini dengan kepala dingin serta penuh kebijaksanaan. Persoalan harus diselesaikan melalui jalur hukum. Pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus tetap berjalan agar masyarakat tetap mendapatkan akses transportasi, ekonomi, sosial dan pelayanan lainnya,” katanya.

Maximus menambahkan, pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan perlu terus membangun koordinasi agar kondisi keamanan di wilayah Maybrat dapat segera dipulihkan.
“Kami tetap memberikan dukungan kepada pemerintah untuk terus berkoordinasi dan menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Yang paling penting adalah keselamatan masyarakat dan terciptanya kembali rasa aman di tengah masyarakat,” pungkasnya(Ones)