Maybrat, Wabumpapua.Com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Maybrat, Ferdinandus Taa, SH, M.Si., menegaskan bahwa pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maybrat bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), bukan dari Dana Otonomi Khusus (Otsus).

Penegasan tersebut disampaikan Ferdinandus Taa untuk memberikan pemahaman kepada seluruh ASN agar tidak mencampuradukkan penggunaan anggaran Otsus yang dialokasikan pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat adat Papua dengan anggaran pembayaran hak-hak pegawai.

Menurut Ferdinandus, pada tahun anggaran 2026 Kabupaten Maybrat memperoleh DAU sebesar Rp365 miliar. Sementara jumlah ASN yang harus dibayarkan gajinya mencapai 3.447 orang, dengan kebutuhan anggaran gaji sekitar Rp328 miliar.
“Dari DAU sebesar Rp365 miliar, kita harus membayar gaji 3.447 pegawai dengan kebutuhan sekitar Rp328 miliar. Sisanya masih harus dibagi untuk membiayai operasional dan berbagai kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD). Karena itu, kemampuan keuangan daerah sangat terbatas,” jelasnya.

Ia menegaskan, berdasarkan ketentuan pemerintah pusat, pembayaran TPP harus menggunakan sumber pendanaan yang diperbolehkan, yakni DAU, dan tidak dapat dibebankan pada Dana Otsus maupun sumber pendapatan lain yang tidak diperkenankan oleh aturan.

Ferdinandus mengakui, dirinya sebagai Sekda juga memiliki hak menerima TPP sesuai kelas jabatan. Namun, persoalan utama bukan pada hak pegawai, melainkan ketersediaan anggaran yang belum mencukupi untuk membayarkan TPP seluruh ASN.
“Saya juga memiliki hak menerima TPP sesuai kelas jabatan. Kalau dihitung, dalam satu triwulan nilainya cukup besar. Tetapi persoalannya, uangnya tersedia atau tidak? Kita sudah berupaya melakukan berbagai lobi, tetapi sampai sekarang kemampuan DAU kita belum mencukupi,” ungkap Ferdinandus Taa, senin(9/11/2026).

Lebih lanjut, Sekda menjelaskan bahwa Dana Otsus memiliki peruntukan tersendiri, terutama untuk penguatan kelembagaan Orang Asli Papua (OAP), termasuk pembayaran honor hamba Tuhan, tokoh masyarakat, serta dukungan pembangunan gereja.

Menurutnya, pembayaran honor hamba Tuhan dan tokoh masyarakat merupakan bagian dari perhatian pemerintah daerah terhadap penguatan kelembagaan masyarakat adat Papua. Oleh sebab itu, anggaran tersebut tidak memiliki hubungan dengan kewajiban pemerintah daerah membayar TPP ASN.

Ia juga menjelaskan bahwa dalam pengelolaan Dana Otsus terdapat beberapa skema alokasi dengan peruntukan berbeda, termasuk alokasi 1 persen dan 1,25 persen, serta Dana Tambahan Infrastruktur (DTI).

Khusus alokasi 1,25 persen untuk sektor pekerjaan umum, pendidikan, dan kesehatan, Ferdinandus menyebutkan bahwa pemerintah daerah menyediakan anggaran sekitar Rp1 miliar. Hingga saat ini, terdapat sekitar 375 orang yang telah mengajukan proposal untuk mendapatkan bantuan tersebut.

“Proposal yang sudah masuk sekitar 375 orang. Semuanya masih dalam proses penghitungan dan penyesuaian dengan kemampuan anggaran. Kalau sudah selesai diverifikasi, direncanakan minggu depan baru dilakukan pembayaran,” jelasnya.
Ia mengingatkan seluruh ASN agar memahami mekanisme pengelolaan keuangan daerah dan tidak menyampaikan informasi yang keliru kepada masyarakat maupun melalui pemberitaan media, khususnya terkait penggunaan Dana Otsus.

Ferdinandus juga menyoroti bertambahnya jumlah pegawai yang berpengaruh terhadap meningkatnya beban belanja pegawai daerah. Ia menyebutkan bahwa keberadaan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) turut menambah kebutuhan anggaran pemerintah daerah, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Karena itu, ia berharap seluruh ASN dapat memahami kondisi fiskal Kabupaten Maybrat dan mendukung pemerintah daerah dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kalau kita menginginkan pembayaran TPP berjalan lancar, maka harus ada ketersediaan DAU yang cukup. Kita juga harus memperhitungkan kemampuan keuangan daerah, termasuk ketika terjadi penambahan jumlah pegawai. Semakin banyak pegawai, semakin besar pula anggaran yang harus disiapkan,” tegasnya.

Ferdinandus berharap penjelasan tersebut dapat menjadi pemahaman bersama sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara penggunaan Dana Otsus untuk kepentingan masyarakat Papua dan kewajiban pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak ASN.

Ia menegaskan bahwa setiap sumber anggaran pemerintah daerah harus digunakan sesuai peruntukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Maybrat dapat berjalan secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab;ujarnya (Ones).