Manokwari, Wabumpapua.Com – Koordinator Tim Advokasi Kematian Almarhum Yanto Idorway, Yan Christian Warinussy, SH, menilai keterangan ahli hukum acara praperadilan yang dihadirkan pihak Pemohon dalam sidang praperadilan Nomor 13/Pidpra/2026/PN.Mnk belum mampu membuktikan adanya ketidakabsahan penetapan tersangka terhadap Petra Timotius Pattipeilohy dan Desty Marenska Thenu oleh penyidik Polda Papua Barat.

Penilaian tersebut disampaikan Yan Christian Warinussy setelah dirinya bersama tim advokat melakukan pemantauan terhadap jalannya persidangan lanjutan perkara praperadilan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Manokwari Kelas I A, Kamis (19/11/2026).

Sidang yang dipimpin Hakim Tunggal Muslim Muhayamin Ash Shiddiq, SH, tersebut menghadirkan ahli hukum acara praperadilan, Dr. Selamat Lumban Gaol, SH, MH, dari Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Ahli dihadirkan oleh pihak Pemohon melalui kuasa hukumnya.

Menurut Warinussy, berdasarkan pengamatannya, keterangan ahli yang disampaikan dalam persidangan belum menunjukkan secara jelas letak ketidakabsahan tindakan penyidik Polda Papua Barat dalam menetapkan kedua pemohon sebagai tersangka.

Ia juga menilai ahli belum mampu menguraikan dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan untuk membuktikan ketidakabsahan tindakan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Barat dalam melakukan perpanjangan penahanan terhadap kedua tersangka untuk kepentingan penyidikan.
“Sebagai Advokat dalam kedudukan sebagai penegak hukum, saya melihat keterangan ahli tersebut sama sekali belum dapat menunjukkan letak ketidakabsahan penetapan tersangka terhadap Petra Timotius Pattipeilohy dan Desty Marenska Thenu,” ujar Warinussy.

Ia menjelaskan, keterangan ahli lebih banyak didasarkan pada pengalaman empiris, tetapi menurut penilaiannya belum disertai penjelasan konkret mengenai perkara atau bukti yang dapat memperkuat pendapat hukum tersebut.

Warinussy juga menyoroti persoalan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejati Papua Barat tanpa tembusan kepada kedua tersangka.

Menurutnya, tidak adanya tembusan SPDP kepada kedua tersangka tidak serta-merta dapat dijadikan alasan untuk menyatakan seluruh proses penyidikan yang dilakukan penyidik Polda Papua Barat tidak sah menurut hukum.
“Persoalan SPDP yang telah diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum tanpa tembusan kepada kedua tersangka tidak serta-merta menjadi alasan bahwa penyidikan yang dilakukan penyidik Polda Papua Barat tidak sah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Warinussy berpendapat bahwa tindakan penyidik Polda Papua Barat dalam melakukan penyelidikan hingga penyidikan perkara tersebut memiliki landasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 89 dan Pasal 90 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Selain itu, ia juga merujuk pada Pasal 235 ayat (1) KUHAP Tahun 2025 sebagai dasar hukum yang menurutnya relevan dengan tindakan penyidik dalam proses penegakan hukum perkara tersebut.

Sementara terkait perpanjangan masa penahanan terhadap Petra Timotius Pattipeilohy dan Desty Marenska Thenu, Warinussy menyatakan bahwa tindakan Jaksa Penuntut Umum pada Kejati Papua Barat masih sesuai dengan ketentuan Pasal 102 ayat (2) KUHAP Tahun 2025.

Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, ia berpandangan bahwa tindakan penyidik Polda Papua Barat maupun Penuntut Umum pada Kejati Papua Barat masih memiliki dasar hukum dalam menjalankan proses penegakan hukum terhadap perkara yang sedang ditangani.

Warinussy menegaskan, pandangannya disampaikan dalam kapasitasnya sebagai Advokat dan pembela hak asasi manusia (Human Rights Defender/HRD), sekaligus Koordinator Tim Advokasi Kematian Almarhum Yanto Idorway, dengan berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang mengakibatkan meninggalnya Yanto Idorway di kawasan Air Terjun Memti, Kampung Sisrang, Distrik Anggi Gida, Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat, sekitar empat bulan lalu.
Ia berharap proses hukum terhadap perkara tersebut dapat terus berjalan secara profesional, objektif, transparan, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga seluruh fakta hukum dapat terungkap melalui proses peradilan;(Ones).