Manokwari, Wabumpapua.Com – Menjelang 25 tahun berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua, Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy, menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus di Tanah Papua.
Warinussy mengatakan, Undang-Undang Otsus Papua yang genap berusia 25 tahun pada Sabtu, 21 November 2026, lahir dari perjalanan panjang aspirasi politik rakyat Papua yang pada saat itu menuntut hak untuk menentukan nasib sendiri.
Ia menjelaskan, pada 1999 sebanyak 100 orang perwakilan rakyat Papua yang tergabung dalam Tim 100, di bawah pimpinan Ondofolo Theys Hiyo Eluay (almarhum) dan Tom Beanal (almarhum), secara resmi menyampaikan aspirasi mereka di hadapan Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie di Istana Negara, Jakarta.
Menurutnya, Presiden Habibie ketika itu memberikan tanggapan agar para perwakilan rakyat Papua kembali ke tanah Papua dan merenungkan kembali permintaan tersebut.
“Saudara-saudaraku, permintaan saudara bukan sesuatu yang mudah, karena itu pulang ke tanahmu dan renungkan kembali permintaanmu,” demikian tanggapan Presiden Habibie sebagaimana disampaikan Warinussy.
Ia menilai, sebagai respons politik negara terhadap aspirasi tersebut, pemerintah kemudian menghadirkan kebijakan Otonomi Khusus melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan ruang bagi rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Warinussy menegaskan, substansi utama Otonomi Khusus seharusnya memberikan pengakuan terhadap identitas asli Orang Asli Papua (OAP), sekaligus menghormati dan melindungi harkat, martabat, serta hak-hak dasar masyarakat Papua sebagai warga negara Indonesia.
Ia juga menyoroti keberadaan Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai lembaga representasi kultural Orang Asli Papua yang memiliki peran penting dalam menjaga dan mengawal pengakuan terhadap identitas serta hak-hak dasar OAP.
Menurut Warinussy, MRP harus mampu menjalankan fungsi pengawasan dan pengawalan terhadap setiap proses penyusunan kebijakan negara maupun pemerintah daerah yang berkaitan langsung atau berdampak terhadap eksistensi Orang Asli Papua.
“MRP harus benar-benar berani memperjuangkan perlindungan dan penghormatan terhadap Orang Asli Papua serta hak-hak dasar mereka,” tegasnya.
Lebih lanjut, Warinussy menyoroti kebijakan pemerintah pusat, khususnya rencana pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) di Tanah Papua dalam jumlah besar yang disebutnya mencapai lebih dari 80 persen.
Ia menilai, apabila kebijakan tersebut diberlakukan, hal itu berpotensi mengabaikan hak-hak dasar masyarakat Papua, terutama hak untuk memperoleh manfaat yang adil dari pengelolaan sumber daya alam yang berada di atas tanah adat mereka.
Warinussy bahkan menyebut rencana pemotongan DBH tersebut sebagai bentuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang menurut pandangannya dilakukan melalui kebijakan negara di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Karena itu, ia meminta seluruh elemen masyarakat Papua, khususnya para pemimpin dan wakil rakyat, agar memberikan perhatian serius terhadap kebijakan tersebut melalui langkah-langkah politik dan konstitusional.
Sebagai Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari sekaligus Pembela Hak Asasi Manusia (Human Rights Defender/HRD), Warinussy menyerukan kepada para pimpinan dan anggota DPR, Majelis Rakyat Papua (MRP), serta para gubernur di seluruh wilayah Tanah Papua, termasuk anggota DPR RI dan DPD RI asal Papua, untuk segera membangun dialog internal bersama rakyat Papua.
Menurutnya, dialog tersebut penting untuk menyikapi berbagai keputusan dan kebijakan pemerintah pusat yang dinilai belum mencerminkan prinsip keadilan bagi masyarakat Orang Asli Papua.
Selain itu, dialog internal Papua juga perlu membahas langkah-langkah konkret dan mendesak guna menghentikan proyek-proyek strategis nasional (PSN) yang dinilai berpotensi mengambil alih tanah dan hutan adat milik masyarakat Papua serta warisan leluhur mereka tanpa penghormatan yang semestinya terhadap hak-hak masyarakat adat.
Ia menegaskan, dialog tersebut harus melibatkan Dewan Adat Papua (DAP) sebagai wadah representasi masyarakat adat Papua yang mencakup tujuh wilayah adat di seluruh Tanah Papua.
Warinussy berharap, dialog internal Papua tidak hanya menjadi ruang untuk menyampaikan keberatan terhadap kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga menjadi forum evaluasi strategis dan substansial terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus yang telah berlangsung selama 25 tahun.
Evaluasi tersebut, kata dia, perlu menjawab pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana kebijakan Otonomi Khusus benar-benar telah memenuhi cita-cita dan harapan rakyat Papua untuk mengatur serta mengurus dirinya sendiri dalam bingkai NKRI.
“Momentum 25 tahun Otonomi Khusus Papua harus menjadi kesempatan bagi seluruh elemen rakyat Papua untuk mengevaluasi secara menyeluruh apakah kebijakan negara tersebut telah memberikan pengakuan, perlindungan, penghormatan, dan kesejahteraan bagi Orang Asli Papua,” demikian penegasan Warinussy;(ones).




komentar terbaru