MANOKWARI, Wabumpapua.Com — Sekretaris Jenderal Dewan Adat Papua (DAP), Penatua Advokat Yan Christian Warinussy, S.H., mengingatkan agar pelaksanaan Pleno Khusus DAP yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 20 Oktober hingga Kamis, 22 Oktober 2026, di Manokwari, Provinsi Papua Barat, tidak dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk mengambil alih kendali kepemimpinan organisasi tersebut.

Warinussy menegaskan bahwa Pleno Khusus DAP harus menjadi forum demokratis, terbuka, tertib, inklusif, dan bertanggung jawab dengan menjunjung tinggi prinsip musyawarah, penghormatan terhadap keragaman adat istiadat, kesetaraan peserta, serta kepentingan masyarakat adat Papua.

Menurutnya, DAP selama ini telah membahas dan merumuskan sejumlah keputusan melalui forum pleno yang diselenggarakan di beberapa daerah, antara lain Biak, Sarmi, dan Wasior. Berbagai proses tersebut merupakan bagian dari perjalanan konsolidasi organisasi yang perlu dihormati dan ditindaklanjuti secara bertanggung jawab.

Di tengah proses konsolidasi tersebut, muncul rencana rekonsiliasi antara dua kepemimpinan DAP, yakni di bawah Ketua Mananwir Yan Piter Yarangga dan Dominikus Sorabut.

Warinussy berpandangan bahwa berbagai capaian yang telah diperoleh dalam pertemuan rekonsiliasi di Biak, Papua, tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai pengalihan kendali kepemimpinan DAP kepada pihak tertentu, termasuk dalam pelaksanaan Pleno Khusus di Manokwari.
“Sebagai Sekretaris Jenderal DAP, saya berpandangan bahwa hasil rekonsiliasi di Biak antara Yan Piter Yarangga dan Dominikus Sorabut semestinya dibawa kembali ke dalam masing-masing lingkungan DAP, yakni DAP Kamp Key dan DAP Expo Waena, untuk dibahas, disepakati, dan selanjutnya diusulkan agar ditindaklanjuti melalui forum yang disepakati bersama,” demikian pandangan Warinussy.

Ia menilai, setiap langkah untuk menyelesaikan perbedaan kepemimpinan dalam tubuh DAP harus ditempuh melalui dialog yang baik, komunikasi terbuka, serta kesepakatan bersama di antara kedua kelompok dan pimpinan masing-masing.

Menurutnya, upaya mengambil alih kepemimpinan DAP tanpa melalui pembicaraan dan kesepakatan yang memadai justru berpotensi menghambat semangat rekonsiliasi yang telah dibangun sebelumnya.

Karena itu, Warinussy berharap seluruh pihak yang terlibat dapat menahan diri, mengedepankan kepentingan masyarakat adat Papua, serta tidak menjadikan forum Pleno Khusus sebagai arena untuk memperuncing perbedaan atau mempertajam persaingan kepemimpinan.

Ia menegaskan bahwa rekonsiliasi seharusnya menjadi jalan untuk membangun kembali persatuan, memperkuat kelembagaan adat, dan menciptakan kesepahaman di antara seluruh pihak yang berkepentingan dalam tubuh DAP.

Lebih lanjut, Warinussy berpandangan bahwa Pleno Khusus DAP di Manokwari seyogianya difokuskan pada agenda teknis organisasi, terutama dalam mempersiapkan tahapan konsolidasi dan menindaklanjuti hasil rekonsiliasi yang telah dicapai di Biak.

Dengan demikian, pelaksanaan pleno diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret untuk memperkuat komunikasi, membangun kepercayaan, serta membuka ruang penyelesaian perbedaan secara bermartabat dan demokratis.
“Pleno Khusus DAP di Manokwari sebaiknya menjadi ruang untuk mempersiapkan proses konsolidasi organisasi dan menindaklanjuti rekonsiliasi yang telah dicapai di Biak, bukan menjadi sarana untuk mengambil alih kepemimpinan tanpa kesepakatan bersama,” demikian penegasan Warinussy.

Ia berharap seluruh peserta Pleno Khusus DAP dapat mengedepankan semangat persaudaraan, menghormati mekanisme organisasi, dan menempatkan kepentingan masyarakat adat Papua di atas kepentingan kelompok maupun kepemimpinan tertentu.

Menurutnya, keberhasilan konsolidasi DAP tidak hanya ditentukan oleh terselenggaranya forum pleno, tetapi juga oleh komitmen seluruh pihak untuk membangun kesepakatan, menjaga persatuan, dan memastikan setiap keputusan organisasi ditempuh melalui proses yang demokratis serta dapat dipertanggungjawabkan.
(Ones)