Manokwari,Wabumpapua.Com, – Sekretaris Jenderal Dewan Adat Papua (DAP), Yan Christian Warinussy, S.H., menegaskan bahwa Dewan Adat Papua harus tetap konsisten menjalankan mandat perjuangan organisasi sebagai lokomotif dalam memperjuangkan, menegakkan, dan melindungi hak-hak dasar masyarakat adat Papua, khususnya hak atas tanah, hutan, laut, sungai, lingkungan hidup, serta seluruh sumber daya alam yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat adat.

Menurut Yan Christian Warinussy, salah satu pesan penting yang selalu diingat dari almarhum Mananwir Beba Yan Piter Yarangga, selaku Ketua Umum DAP semasa hidupnya, adalah menjaga agar organisasi DAP tidak kehilangan roh perjuangannya dalam membela eksistensi dan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP).

Ia menjelaskan, perjuangan tersebut harus diarahkan untuk melindungi masyarakat adat dari berbagai bentuk eksploitasi dan penguasaan sumber daya alam yang mengatasnamakan pembangunan, tetapi bertentangan dengan ketentuan hukum serta prinsip-prinsip hak asasi manusia.
“Hal ini sejalan dengan Manifesto Hak-Hak Dasar Rakyat Papua yang dicetuskan dalam Kongres Papua II Tahun 2000 di Jayapura, Papua.

Bahkan, sejalan pula dengan amanat Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Sesi ke-61, Agenda Item 68 tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, tanggal 7 September 2007,” ungkap Warinussy.

Ia juga menyebutkan bahwa perjuangan perlindungan hak masyarakat adat Papua memiliki landasan hukum dalam Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang mengamanatkan pentingnya penghormatan, perlindungan, pemberdayaan, serta pengembangan hak-hak masyarakat adat Papua.

Warinussy menilai, berbagai persoalan penguasaan tanah dan hutan adat yang terjadi di sejumlah wilayah Papua merupakan persoalan serius yang tidak boleh diabaikan oleh negara.

Ia mencontohkan persoalan masyarakat adat Suku Marind, Anim, Muyu, dan Mandobo di wilayah Provinsi Papua Selatan, terkait penguasaan tanah dan hutan adat yang turut menjadi perhatian publik melalui film dokumenter Pesta Babi serta aksi penancapan Salib Merah oleh masyarakat adat yang menyatakan diri sebagai penguasa bumi di wilayah selatan Papua.

Selain itu, perjuangan masyarakat adat di sejumlah wilayah hukum adat di Biak Timur terhadap penguasaan tanah untuk pengembangan proyek instalasi militer juga menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Hal serupa, menurutnya, terjadi dalam berbagai persoalan penguasaan tanah adat di wilayah masyarakat adat Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Teluk Bintuni, hingga Kabupaten Teluk Wondama.
“Kesemuanya merupakan persoalan serius yang memperlihatkan adanya ancaman terhadap hak-hak masyarakat adat Papua atas tanah, dusun, hutan, dan kampung halaman mereka sendiri. Negara harus memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan tetap menghormati hak masyarakat adat dan tidak mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar alasan keamanan, termasuk narasi mengenai infiltrasi kelompok pengacau keamanan yang terkadang dikaitkan dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM), tidak dijadikan pembenaran untuk mengabaikan atau menghilangkan hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat dan wilayah adat mereka.

Lebih lanjut, sebagai Sekjen DAP yang juga berprofesi sebagai advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (Human Rights Defender/HRD), Warinussy berpandangan bahwa garis perjuangan organisasi DAP harus dipahami secara tepat sesuai mandat dan tujuan pembentukannya.

Menurutnya, tidak dapat dibenarkan apabila ada pihak tertentu yang secara sepihak membelokkan arah perjuangan DAP menjadi organisasi yang memperjuangkan Papua Merdeka. Sebab, menurut Warinussy, perjuangan politik Papua Merdeka telah dipercayakan kepada organisasi Presidium Dewan Papua (PDP) beserta berbagai organisasi afiliasi perjuangan lainnya.
“Sebagai Sekjen DAP, saya berpandangan bahwa DAP tidak boleh kehilangan roh perjuangannya. DAP harus tetap berada pada garis perjuangan untuk memperjuangkan perlindungan hukum dan penegakan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat Papua, baik di tingkat lokal, nasional, regional maupun internasional,” jelasnya.

Ia menegaskan, perlindungan terhadap Orang Asli Papua beserta hak-hak asasinya atas tanah, hutan, lingkungan hidup, laut, air, dan seluruh sumber daya alam harus tetap menjadi mandat utama perjuangan DAP.
Menurut Warinussy, komitmen tersebut harus terus dijalankan dalam berbagai situasi politik dan ketatanegaraan, baik ketika Papua masih menjadi bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maupun apabila pada masa depan Papua menjadi sebuah entitas baru yang merdeka.

Karena itu, ia mengajak seluruh jajaran dan struktur organisasi DAP, mulai dari Dewan Adat Suku (DAS), Dewan Adat Daerah (DAD), hingga seluruh perangkat organisasi lainnya, untuk tetap menjaga konsistensi perjuangan, memperkuat solidaritas, serta menjadikan perlindungan hak-hak masyarakat adat sebagai prioritas utama.

Baginya, warisan pemikiran dan pesan almarhum Mananwir Beba Yan Piter Yarangga harus menjadi pengingat bagi seluruh elemen DAP bahwa kekuatan organisasi terletak pada keberpihakannya kepada masyarakat adat Papua dan kemampuannya memperjuangkan hak-hak dasar mereka secara bermartabat, konstitusional, dan berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia;ujarnya (Ones).