Manokwari, Wabumpapua.Com – Direktur Jaringan Advokasi Kebijakan Anggaran (JANGKAR) Papua Barat, Metuzalak Awom, S.H., M.E., menawarkan lima langkah konstruktif untuk menyelesaikan persoalan rencana pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Otonomi Khusus (Otsus) Papua Barat Tahun Anggaran 2027 sebesar 81,56 persen.
Metuzalak menilai, persoalan pemangkasan DBH Migas Otsus tidak cukup disikapi dengan penolakan semata, tetapi perlu diselesaikan melalui pendekatan berbasis data, dialog, serta koreksi kebijakan yang memiliki landasan hukum jelas.
“Kita tidak boleh hanya berhenti pada penolakan. Penolakan itu penting sebagai sikap, tetapi setelah itu harus ada jalan penyelesaian. Papua Barat harus datang ke Jakarta dengan data yang kuat, dasar hukum yang jelas, dan proposal yang bisa diterima negara,” ujarnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan data yang telah disampaikan Gubernur Papua Barat, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat, dan Senator DPD RI, rancangan alokasi DBH Migas Otsus Papua Barat mengalami penurunan dari sekitar Rp2,688 triliun pada 2026 menjadi Rp495,735 miliar pada 2027.
Dengan demikian, terjadi penurunan sekitar Rp2,192 triliun atau 81,56 persen. Artinya, alokasi tahun 2027 hanya tersisa sekitar 18,44 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Padahal, menurut data yang dikemukakannya, kontribusi lifting gas Papua Barat terhadap produksi nasional mencapai 27,27 persen per Januari. Papua Barat juga selama ini dinilai tertib dalam pelaporan dana Otsus.
Karena itu, Metuzalak menegaskan bahwa pemangkasan dalam jumlah besar tersebut perlu dijelaskan secara terbuka, termasuk dasar perhitungan dan kebijakan yang digunakan pemerintah pusat.
Lima Langkah Konstruktif
Sebagai jalan tengah antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat, JANGKAR menawarkan lima langkah penyelesaian.
Pertama, rekonsiliasi data secara terbuka. Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan SKK Migas perlu duduk bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat, Bappeda, serta tim teknis untuk mencocokkan data lifting minyak dan gas, khususnya LNG Tangguh, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Migas, serta formula perhitungan tambahan DBH Migas Otsus berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2021, PP Nomor 107 Tahun 2021, dan PMK Nomor 35 Tahun 2026.
Menurutnya, keterbukaan data sangat penting agar tidak terjadi perbedaan angka dan penafsiran di ruang publik.
Kedua, audit dan penelaahan ulang rancangan alokasi 2027. JANGKAR mendorong agar rancangan alokasi tersebut ditinjau kembali dan tidak langsung ditetapkan sebelum proses rekonsiliasi data selesai.
Langkah tersebut, kata dia, sejalan dengan surat Gubernur Papua Barat tertanggal 19 Oktober 2026 yang meminta rekonsiliasi dan penelaahan kembali kepada Menteri Keuangan.
Ketiga, membangun dialog formal secara berjenjang antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dialog tersebut diusulkan melibatkan Gubernur Papua Barat, TAPDDPR Papua Barat, MRP Papua Barat, DPD RI daerah pemilihan Papua Barat, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM, akademisi dari enam provinsi di Tanah Papua, pakar ekonomi nasional, serta organisasi masyarakat sipil lokal dan nasional.
Metuzalak menekankan bahwa dialog tersebut harus menghasilkan berita acara kesepakatan yang jelas, bukan sekadar janji lisan.
Keempat, memberikan jaminan transisi agar penyesuaian anggaran tidak melumpuhkan pelayanan dasar masyarakat. Jika penyesuaian tetap dilakukan, menurutnya, pengurangan sebesar 81,56 persen tidak seharusnya diberlakukan secara drastis dalam satu tahun anggaran.
Diperlukan masa transisi dan skema penyesuaian bertahap agar program pendidikan, kesehatan, pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP), serta pembangunan infrastruktur dasar tetap berjalan.
“DBH Migas Otsus itu bukan hadiah. Itu hak yang dijamin undang-undang untuk membiayai pembangunan OAP. Kalau dipangkas 81 persen sekaligus, yang menderita bukan pemerintah, tetapi rakyat di kampung-kampung,” tegasnya.
Kelima, memperkuat pengawasan dan transparansi pengelolaan dana Otsus di tingkat daerah. JANGKAR mendorong Pemerintah Provinsi Papua Barat membuka secara transparan pembagian DBH Migas Otsus kepada kabupaten dan kota, mempublikasikan realisasi penggunaan dana Otsus setiap triwulan, serta melibatkan MRP, DPRP, dan masyarakat sipil dalam pengawasan.
Ia menilai, tuntutan transparansi kepada pemerintah pusat harus diikuti dengan keterbukaan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran.
“Kita menuntut transparansi dari pusat, kita juga harus transparan di daerah. Itu yang membuat posisi tawar Papua Barat menjadi kuat dan bermoral,” katanya.
Otsus Merupakan Komitmen Negara
Lebih lanjut, Metuzalak mengingatkan bahwa pelaksanaan Otonomi Khusus Papua memiliki landasan hukum yang kuat, yakni UU Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2021 beserta peraturan pelaksanaannya.
Menurutnya, persoalan DBH Migas Otsus tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan angka dalam APBN, tetapi juga menyangkut keadilan fiskal, kepastian hukum, serta kepercayaan antara negara dan masyarakat Papua.
Karena itu, ia berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat mengedepankan komunikasi terbuka serta mencari solusi bersama dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat Papua.
“Jalan konstruktif itu sederhana: buka datanya, duduk bersama, perbaiki hitungannya, dan putuskan bersama. Papua Barat siap diajak bicara, asalkan haknya dihormati,” tutup Metuzalak Awom(Ones) .




komentar terbaru