Maybrat, Wabumpapua.Com – pemerintah Kabupaten maybrat ,melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggelar kegiatan Pengawasan Penanaman Modal sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus mendorong terciptanya iklim investasi yang sehat, kondusif, dan berkelanjutan di Kabupaten Maybrat.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat, Engelbertus Turot, S.P., M.Si., pada Rabu (18/11/2026), bertempat di Kantor Dinas PMPTSP dan Perpustakaan Daerah, lantai II, Faitmayaf, Kumurkek, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya.
Dalam sambutannya, Engelbertus Turot mengatakan bahwa kegiatan pengawasan penanaman modal merupakan salah satu langkah strategis pemerintah daerah untuk memastikan setiap pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan perizinan yang telah diterbitkan serta memenuhi kewajiban penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurutnya, melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Maybrat berupaya meningkatkan pemahaman para pelaku usaha mengenai pentingnya tertib administrasi perizinan, penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), serta kepatuhan terhadap standar dan ketentuan dalam menjalankan kegiatan usaha.
Ia menjelaskan bahwa pengawasan penanaman modal tidak hanya dimaksudkan sebagai sarana evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan usaha, tetapi juga menjadi ruang pembinaan dan pendampingan bagi para pelaku usaha dalam menghadapi berbagai kendala yang berkaitan dengan perizinan maupun investasi.

Pemerintah Kabupaten Maybrat melalui DisPTSP, lanjutnya, berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan pengawasan penanaman modal guna menciptakan iklim usaha yang kondusif, memberikan kepastian hukum, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan para pelaku usaha semakin memahami kewajiban dan tanggung jawabnya, sehingga investasi yang berkembang di Kabupaten Maybrat dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua panitia penyelenggara, Melianus Yewen, S.Pi., yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Penanaman Modal pada DisPTSP Kabupaten Maybrat, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan pengawasan penanaman modal merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk melakukan pemantauan, pembinaan, verifikasi, serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan realisasi investasi di wilayah Kabupaten Maybrat.
Ia menjelaskan, kegiatan tersebut memiliki sejumlah tujuan, antara lain memastikan para pelaku usaha mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, memenuhi kewajiban perizinan, serta melaksanakan komitmen penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, pengawasan bertujuan memantau realisasi investasi, mengidentifikasi berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha, serta mencegah risiko dan dampak negatif dari kegiatan usaha.
Menurut Melianus, pengawasan penanaman modal tidak hanya berorientasi pada pemeriksaan administrasi, tetapi juga menjadi sarana pembinaan dan pendampingan agar para pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya secara tertib dan bertanggung jawab.
Adapun sasaran kegiatan ini meliputi pelaku usaha, baik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) maupun perusahaan berskala besar.
Pengawasan juga mencakup aspek kepatuhan administrasi dan perizinan, realisasi investasi, kewajiban serta komitmen perusahaan, aspek lingkungan hidup, dan aspek teknis kegiatan usaha.
Ia menambahkan, hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut meliputi tersusunnya berita acara dan laporan hasil pengawasan, terlaksananya verifikasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), serta terselenggaranya pembinaan dan fasilitasi bagi para pelaku usaha.

Melianus juga menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut berlandaskan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Peraturan Daerah Kabupaten Maybrat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Tugas dan Wewenang Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan.
Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maybrat Tahun Anggaran 2026 dengan sumber pembiayaan Dana Transfer Otonomi Khusus (Otsus).
Peserta kegiatan berasal dari aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Dinas PMPTSP Kabupaten Maybrat serta ASN dari organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait.
Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Maybrat berharap pelaksanaan pengawasan penanaman modal dapat berjalan optimal sehingga para pelaku usaha semakin memahami kewajiban dan tanggung jawabnya dalam menjalankan kegiatan usaha.
Dengan demikian, pengawasan penanaman modal diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga mendorong peningkatan investasi, membuka peluang ekonomi, serta memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan di Kabupaten Maybrat.(Ones/Wabumpapua.Com)




komentar terbaru