Maybrat,Wabumpapua.com– Pemerintah Kabupaten Maybrat mulai mempercepat tahapan penyusunan anggaran Tahun 2027. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kepala distrik diminta segera menyusun, menginput, serta menyerahkan pagu anggaran sesuai tahapan perencanaan yang telah ditetapkan, dengan batas akhir penginputan pada 30 November 2026.
Arahan tersebut disampaikan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Maybrat, Ferdinandus Taa, S.H., M.Si., dalam kegiatan yang berlangsung Sabtu (21/11/2026), di salah satu hotel di Kota Sorong.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Maybrat, Fernando Sollosa, para kepala OPD, serta kepala distrik. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mengonsolidasikan perencanaan anggaran sekaligus memastikan seluruh perangkat daerah memahami tahapan dan batas waktu penyusunan pagu anggaran Tahun 2027.
Dalam arahannya, Ferdinandus menegaskan bahwa seluruh OPD dan distrik harus serius menindaklanjuti proses penyusunan pagu anggaran. Ia meminta agar penginputan tidak dilakukan secara terburu-buru menjelang batas waktu, melainkan dipersiapkan sejak awal dengan memperhatikan kebutuhan program, prioritas pembangunan, serta ketentuan perencanaan yang berlaku.
Menurutnya, penyusunan pagu anggaran merupakan tahapan penting yang menentukan arah kebijakan pembangunan daerah pada tahun berikutnya. Karena itu, setiap perangkat daerah dituntut mampu menyusun program dan kegiatan secara terukur, realistis, serta memiliki sasaran yang jelas.
Anggaran yang disusun, kata dia, harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan tidak sekadar menjadi daftar kegiatan rutin yang setiap tahun diulang tanpa evaluasi terhadap dampak maupun manfaatnya.
Setiap OPD diminta memperhatikan skala prioritas dalam mengusulkan program. Kebutuhan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan, serta program yang berdampak langsung terhadap masyarakat harus menjadi pertimbangan dalam menyusun rencana anggaran.
Ferdinandus juga menekankan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi antara OPD dengan TAPD. Hal ini diperlukan agar setiap usulan program dapat diselaraskan dengan arah kebijakan pemerintah daerah, target pembangunan, serta kemampuan keuangan daerah.
Dalam proses penyusunan anggaran, masing-masing OPD tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Perencanaan harus terintegrasi, sehingga program yang diusulkan tidak tumpang tindih, tidak bertentangan dengan prioritas daerah, dan dapat dilaksanakan secara efektif ketika memasuki tahun anggaran.
Keterlibatan kepala distrik dalam kegiatan tersebut juga menjadi perhatian. Distrik memiliki peran strategis dalam menyampaikan kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing, sehingga usulan anggaran yang disusun tidak hanya berorientasi pada kebutuhan administrasi pemerintahan, tetapi juga memperhatikan kondisi riil di lapangan.
Kepala distrik diharapkan dapat mengidentifikasi persoalan yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat, baik berkaitan dengan pelayanan pemerintahan, pembangunan wilayah, maupun program pemberdayaan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam penyusunan pagu anggaran 2027.
TAPD mengingatkan bahwa batas akhir penginputan pagu anggaran pada 30 November 2026 harus menjadi perhatian seluruh pimpinan OPD dan kepala distrik. Ketepatan waktu dalam penyampaian usulan dinilai penting agar proses konsolidasi, evaluasi, dan tahapan penyusunan dokumen anggaran berikutnya dapat berjalan sesuai jadwal.
Keterlambatan penginputan berpotensi mengganggu tahapan perencanaan anggaran daerah. Karena itu, setiap pimpinan perangkat daerah diminta memastikan kesiapan dokumen, kelengkapan usulan program, serta koordinasi dengan jajaran teknis masing-masing.
Selain penyusunan pagu anggaran, Pemerintah Kabupaten Maybrat juga mempersiapkan tahapan penyerahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maybrat.
KUA-PPAS merupakan dokumen penting dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah yang memuat arah kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara. Dokumen tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah bersama DPRD untuk membahas rencana anggaran yang akan diarahkan pada program pembangunan dan pelayanan publik tahun berikutnya.
Penyerahan KUA-PPAS kepada DPRD nantinya menjadi bagian dari tahapan pembahasan anggaran, guna menyelaraskan rencana belanja pemerintah daerah dengan kebutuhan pembangunan, prioritas program, serta kemampuan fiskal Kabupaten Maybrat.
Dalam tahapan tersebut, pemerintah daerah dituntut mampu mengelola perencanaan secara cermat dan transparan. Program yang disusun harus mempertimbangkan urgensi, manfaat, serta efektivitas penggunaan anggaran, sehingga setiap alokasi belanja memiliki kontribusi terhadap pembangunan daerah.
Di tengah berbagai kebutuhan pembangunan Kabupaten Maybrat, penyusunan anggaran Tahun 2027 menjadi momentum bagi seluruh OPD untuk mengevaluasi program yang telah berjalan sekaligus merumuskan kegiatan yang lebih tepat sasaran. Perencanaan yang baik diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Melalui pertemuan yang dilaksanakan di Kota Sorong tersebut, TAPD berharap seluruh OPD dan kepala distrik dapat memahami tanggung jawab masing-masing dalam proses penyusunan anggaran, memperkuat koordinasi, serta bekerja sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Pemerintah Kabupaten Maybrat kini menargetkan seluruh pagu anggaran Tahun 2027 dapat disusun dan diinput tepat waktu, sebelum memasuki tahapan pembahasan KUA-PPAS bersama DPRD. Disiplin terhadap jadwal, keseriusan dalam menyusun program, dan kesesuaian anggaran dengan prioritas pembangunan menjadi hal yang ditekankan dalam proses tersebut.
Dengan demikian, penyusunan APBD Tahun 2027 diharapkan tidak hanya memenuhi tahapan administratif, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pembangunan yang terarah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta menjawab kebutuhan di seluruh wilayah Kabupaten Maybrat;(Ones).




komentar terbaru