J

Manokwari — Jaringan Damai Papua (JDP) kembali menyerukan penyelesaian konflik di Tanah Papua melalui pendekatan damai (peace building) dan dialog konstruktif antara semua pihak. JDP, sebagai jaringan masyarakat sipil yang selama ini konsisten memperjuangkan perdamaian di Papua dan Indonesia, mendesak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk segera memerintahkan penghentian operasi militer dan keamanan di sejumlah wilayah konflik di Tanah Papua.

Juru Bicara JDP, Cristian Warinussy, dalam pernyataannya menegaskan bahwa situasi kemanusiaan di beberapa wilayah masih sangat memprihatinkan akibat operasi keamanan yang berlangsung secara intens. Wilayah-wilayah yang disebutkan meliputi Kabupaten Intan Jaya (Provinsi Papua Tengah), Kabupaten Nduga dan Kabupaten Yahukimo (Provinsi Papua Pegunungan), serta Kabupaten Maybrat (Provinsi Papua Barat Daya) dan Distrik Moskona Utara serta Moskona Utara Jauh di Kabupaten Teluk Bintuni (Provinsi Papua Barat).

“Di wilayah-wilayah tersebut telah terjadi gelombang pengungsian masyarakat sipil. Negara semestinya hadir dan bertanggung jawab untuk memastikan hak-hak dasar warga, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, gizi, dan pendidikan,” tegas Warinussy.

Menurut JDP, operasi keamanan berkepanjangan telah menimbulkan dampak sosial dan kemanusiaan yang luas, terutama bagi masyarakat sipil yang terpaksa mengungsi dari kampung halaman mereka. Oleh karena itu, JDP meminta pemerintah pusat untuk menarik seluruh pasukan TNI non-organik dari Tanah Papua sebagai langkah awal menuju pemulihan keamanan berbasis keadilan dan dialog.

“Kami mendesak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran untuk segera menarik pasukan non-organik demi pembangunan perdamaian sejati di Tanah Papua,” kata Warinussy.

Selain mendesak pemerintah, JDP juga menyerukan kepada Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) agar menghentikan seluruh aksi bersenjata yang dapat menimbulkan jatuhnya korban jiwa.

“Kami juga meminta TPNPB menghentikan segala tindakan kekerasan dan penggunaan senjata dengan alasan apa pun. Perdamaian harus dimulai sekarang,” ujarnya.

JDP menegaskan keyakinannya bahwa jalan dialog dan penyelesaian damai adalah satu-satunya cara yang realistis untuk menyudahi konflik panjang di Tanah Papua.

“Kami tidak percaya bahwa konflik, kekerasan, dan operasi militer atas nama negara akan menyelesaikan persoalan Papua. Hanya dialog yang setara, terbuka, dan tulus yang dapat membawa harapan bagi masa depan Tanah Papua,” tutup Warinussy.