MAYBRAT, WABUMPAPUA.COM – Jaringan Damai Papua (JDP) menyerukan agar dugaan tindakan kekerasan terhadap warga sipil yang terjadi di sekitar Kali Kamundan, wilayah adat Suku Besar Aifat, Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat Daya, segera dihentikan.

Juru Bicara JDP, Yan Cristian Warinussy, S.H., menyampaikan keprihatinan atas dugaan tindakan tidak berperikemanusiaan dan melawan hukum yang disebut melibatkan sekelompok personel Satuan Tugas (Satgas) TNI di wilayah tersebut.

Menurut Warinussy, dugaan tindakan tersebut berupa penembakan menggunakan senjata api secara membabi-buta yang diduga mengakibatkan sedikitnya empat orang warga sipil mengalami luka-luka. Selain itu, JDP juga menerima informasi awal mengenai dugaan adanya warga yang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut.

“Jaringan Damai Papua menyerukan dihentikannya perbuatan tidak berperikemanusiaan dan melawan hukum yang diduga telah dilakukan sekelompok personel Satgas TNI di sekitar Kali Kamundan, wilayah adat Suku Besar Aifat, ” ujar Warinussy dalam keterangannya, jumat (14/8/2026).

Ia menegaskan bahwa setiap tindakan aparat negara terhadap masyarakat sipil harus dilakukan sesuai hukum, mengedepankan perlindungan terhadap warga, serta menghormati hak asasi manusia.

Sebagai Juru Bicara JDP, Warinussy juga meminta Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk segera mengambil langkah tegas dengan menarik seluruh personel TNI dari wilayah-wilayah masyarakat sipil di Tanah Papua, termasuk dari wilayah Aifat timur

Menurutnya, penarikan personel dari kawasan permukiman masyarakat sipil dinilai penting untuk mencegah terjadinya eskalasi kekerasan serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan secara aman dan damai.

“Sebagai Juru Bicara JDP, saya meminta Presiden Prabowo Subianto segera menarik semua personel TNI dari wilayah-wilayah masyarakat sipil di seluruh Tanah Papua, termasuk di wilayah Aifat,” tegasnya.

Warinussy mengatakan, JDP saat ini menantikan informasi lebih lanjut dari wilayah adat Aifat, Kabupaten Maybrat, terkait rincian korban dan kronologi dugaan kekerasan yang disebut melibatkan aparat negara tersebut.

Ia berharap informasi mengenai jumlah korban, identitas korban, kondisi para korban luka, maupun dugaan korban meninggal dunia dapat segera diperoleh secara jelas dan dapat diverifikasi.

JDP juga mendorong agar setiap dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia dalam peristiwa tersebut diusut secara transparan, objektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“JDP menantikan informasi dari wilayah adat Aifat, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya mengenai rincian korban kekerasan aparat negara tersebut,” kata Warinussy.

Hingga berita ini diterbitkan, informasi mengenai kronologi lengkap kejadian, jumlah pasti korban, serta pihak yang bertanggung jawab atas dugaan penembakan tersebut masih menunggu verifikasi lebih lanjut dari sumber-sumber terkait(Ones).