Maybrat, Wabumpapua .com — Pemerintah Kabupaten Maybrat mendapat apresiasi karena menjadi kabupaten pertama di Provinsi Papua Barat Daya yang melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penguatan data terkait kerawanan pangan, Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), serta pemetaan kondisi pangan di daerah.

Agustina Homer, Kepala Seksi Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat Daya, yang hadir sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi tersebut.

Dalam penyampaiannya, Agustina Homer menegaskan bahwa ketersediaan dan validitas data menjadi salah satu dasar penting bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan, khususnya dalam melakukan intervensi terhadap wilayah yang mengalami kerawanan maupun rentan pangan.
“Di Provinsi Papua Barat Daya, baru Kabupaten Maybrat yang membuat kegiatan seperti ini. Saya memberikan apresiasi dan terima kasih kepada teman-teman, terutama kepala dinas, yang telah menyelenggarakan kegiatan ini,” ujar Homer,selasa (8/9/2026).

Menurutnya, tugas Dinas Ketahanan Pangan di tingkat provinsi tidak hanya berkaitan dengan penanganan kerawanan pangan, tetapi juga mencakup penyusunan peta kerawanan pangan, Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), serta pelaksanaan intervensi bagi daerah yang masuk kategori rawan maupun rentan pangan.

Selain itu, terdapat pula tugas yang berkaitan dengan ketersediaan pangan melalui penyusunan neraca pangan. Neraca tersebut digunakan untuk menghitung ketersediaan berbagai komoditas pangan, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Homer menjelaskan, penguatan data harus dilakukan secara lintas sektor karena indikator yang dibutuhkan dalam pemetaan kerawanan pangan bersumber dari berbagai perangkat daerah.

Data kesehatan dan kependudukan, misalnya, menjadi bagian penting dalam penyusunan indikator. Data kependudukan dapat diperoleh melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sementara data kemiskinan dan kondisi sosial masyarakat sangat berkaitan dengan data yang dimiliki Dinas Sosial.

Sementara itu, data harga sejumlah komoditas pangan, seperti beras, telur ayam, minyak goreng dan komoditas lainnya, dapat diperoleh melalui perangkat daerah yang menangani perdagangan.
“Data itu harus valid. Kalau data yang kita masukkan tidak benar, hasil yang ditampilkan juga tidak akan menggambarkan kondisi kita yang sebenarnya,” tegasnya.

Ia juga meminta dukungan dari sektor pertanian untuk menyediakan data mengenai produksi pangan, baik komoditas pangan utama maupun pangan lokal yang menjadi sumber pangan masyarakat Papua Barat Daya.
Menurut Homer, komoditas pangan lokal seperti keladi, ubi jalar, kasbi dan pisang juga menjadi bagian penting yang perlu diperhitungkan dalam melihat kondisi ketersediaan pangan masyarakat.

Homer menekankan bahwa hasil pemetaan SKPG nantinya dapat digunakan pemerintah untuk melihat wilayah mana saja yang masuk kategori rawan pangan dan membutuhkan intervensi.

Karena itu, menurutnya, data yang dikumpulkan tidak boleh sekadar memenuhi kebutuhan administrasi, tetapi harus menggambarkan kondisi riil masyarakat di lapangan.
Ia berharap setiap perangkat daerah dapat memberikan data sesuai tugas dan kewenangannya sehingga hasil pemetaan di tingkat kabupaten dan provinsi dapat menunjukkan kondisi yang selaras.
“Jangan sampai kabupaten punya peta dengan warna yang berbeda, sementara provinsi punya gambaran yang lain. Karena itu, kita membutuhkan data yang benar-benar valid dan berasal dari kondisi riil di lapangan,” jelasnya.

Homer juga menyampaikan bahwa hasil pemetaan kerawanan pangan nantinya akan menjadi salah satu bahan yang digunakan pemerintah dalam melakukan intervensi dan perencanaan pembangunan.
Ia mencontohkan, apabila suatu wilayah diketahui mengalami kerawanan pangan, pemerintah dapat menentukan bentuk bantuan dan intervensi yang sesuai dengan kondisi wilayah tersebut.

SKPG Harus Diperbarui Setiap Bulan
Dalam kesempatan tersebut, Homer juga menjelaskan bahwa data SKPG harus diperbarui secara berkala, bahkan pelaporannya dilakukan setiap bulan.
Karena itu, ia meminta Pemerintah Kabupaten Maybrat menyiapkan sumber daya manusia yang dapat ditugaskan sebagai operator untuk melakukan penginputan dan pembaruan data secara rutin.

Selain SKPG, kebutuhan operator juga diperlukan untuk pengelolaan neraca pangan. Homer berharap Pemerintah Kabupaten Maybrat dapat menyiapkan sedikitnya satu orang yang memahami dasar pengoperasian sistem dan dapat secara konsisten mengelola data tersebut.
“Kami berharap Bapak Kepala Dinas dapat menyiapkan satu orang operator untuk neraca pangan. Tidak harus langsung ahli, tetapi setidaknya memahami dasar-dasarnya sehingga nantinya dapat dibantu oleh tim provinsi,” katanya.

Ia menambahkan, apabila terdapat data yang belum tersedia di tingkat kabupaten, pihak provinsi siap membantu melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun instansi terkait untuk mencari sumber data yang diperlukan.

Data Menentukan Ketepatan Kebijakan
Lebih lanjut, Homer menegaskan bahwa kualitas data sangat berkaitan dengan keberhasilan pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengevaluasi pembangunan.

Menurutnya, data yang akurat dapat menjadi dasar bagi kepala daerah untuk menentukan program dan intervensi yang tepat sasaran, terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
“Data ini sangat penting karena menyangkut manusia. Dari data inilah kita dapat mengukur apakah pelayanan pemerintah sudah berjalan dengan baik atau belum,” ungkapnya.

Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk tidak bekerja sendiri-sendiri dalam penyediaan data. Kolaborasi antara sektor pangan, kesehatan, kependudukan, sosial, perdagangan, pertanian dan sektor lainnya dinilai menjadi kunci untuk menghasilkan pemetaan yang akurat.

Homer turut menyampaikan bahwa pihaknya di tingkat provinsi terus mendorong agar kebutuhan penguatan data dan kegiatan lapangan mendapat dukungan anggaran yang memadai.
Ia berharap para pemangku kepentingan, termasuk legislatif, dapat memahami tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan sehingga dukungan terhadap program pangan dapat diberikan secara proporsional.
“Kami membutuhkan dukungan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan bersama. Teman-teman di kabupaten dan provinsi sama-sama mempunyai tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik,” katanya.

Maybrat Diharapkan Menjadi Contoh
Kegiatan di Kabupaten Maybrat diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam membangun sistem data pangan yang akurat di Papua Barat Daya.

Homer berharap seluruh perangkat daerah yang terlibat dapat mengikuti proses pengumpulan dan pengisian data dengan serius sehingga hasil pemetaan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat Kabupaten Maybrat.
Ia menegaskan bahwa penguatan data bukan semata-mata kebutuhan pemerintah daerah, tetapi merupakan bagian penting dalam memastikan kebijakan pembangunan pangan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Dengan tersedianya data yang valid, pemerintah dapat mengetahui wilayah yang membutuhkan perhatian, menentukan bentuk intervensi yang tepat, serta melakukan evaluasi secara terukur terhadap berbagai program yang telah dilaksanakan.

Kegiatan sosialisasi tersebut sekaligus menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Maybrat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk memperkuat sinergi dalam penanganan kerawanan pangan, peningkatan kualitas gizi masyarakat, serta penyediaan data pangan yang akurat dan berkelanjutan;(ones).