Sorong, WabumPapua.com — Tradisi maskawin yang selama ini dianggap sebagai simbol penghormatan dan pengikat hubungan sosial dalam budaya Maybrat kini mulai mendapat sorotan kritis dari kalangan perempuan. Dalam tulisan reflektif berjudul “Maskawin = Penindasan Terhadap Perempuan”, aktivis perempuan asal Maybrat, Paula Kocu, menyampaikan pandangan bahwa praktik maskawin saat ini telah kehilangan makna aslinya dan berubah menjadi bentuk penindasan terhadap perempuan.

Dalam tulisannya, Paula mengangkat pengalaman dan pandangan yang ia dengar dari tokoh perempuan Mama Elisabet Korain dalam sebuah diskusi komunitas. Dijelaskan bahwa secara adat, maskawin merupakan bagian penting dari proses perkawinan sebagai simbol penghargaan dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Namun, menurut Paula, dalam praktik masa kini, nilai maskawin seringkali dimaknai secara salah dan menimbulkan ketimpangan sosial.

“Maskawin tak lagi dilihat sebagai bentuk penghargaan terhadap perempuan, tetapi telah menjadi semacam transaksi ekonomi. Ukuran harga diri seorang perempuan kini diukur dari tinggi-rendahnya nilai maskawin, bukan dari nilai kemanusiaan dan relasi yang setara,” tulisnya.

Ia menilai bahwa perubahan makna tersebut telah menjadikan perempuan sebagai objek eksploitasi, baik oleh suami, keluarga suami, maupun masyarakat sekitar. Bahkan dalam banyak kasus, perempuan yang menjadi korban kekerasan rumah tangga (KDRT) atau perselingkuhan suami sering kali disalahkan dengan alasan telah “dibayar lunas” melalui maskawin.

“Banyak istri dipaksa tetap bertahan dalam pernikahan yang tidak sehat hanya karena satu alasan: Kami sudah bayar dia lunas,” tulis Paula menyoroti realitas yang dialami banyak perempuan di Maybrat.

Ia juga menyinggung bagaimana keluarga perempuan terkadang tidak menjadi tempat perlindungan bagi korban. Perempuan yang mencoba meninggalkan hubungan beracun sering kali disuruh kembali kepada suaminya dengan alasan yang sama.

Paula menegaskan bahwa pola pikir seperti ini telah mematikan kemandirian perempuan dan memperkuat budaya patriarki. Menurutnya, solusi utama untuk mengakhiri lingkaran ketidakadilan ini adalah melalui perubahan pola pikir, keberanian, dan kesadaran perempuan akan nilai dirinya sendiri.

“Pendidikan, karier, dan kemandirian ekonomi memang penting, tapi yang paling ampuh adalah keberanian untuk melawan. Jangan tunggu dibebaskan, beranilah membebaskan diri,” tegasnya.

Tulisan tersebut memantik diskusi baru di kalangan masyarakat dan pemerhati budaya Papua Barat Daya, terutama di Kabupaten Maybrat. Sejumlah pemerhati sosial menilai bahwa gagasan seperti ini penting untuk membuka ruang dialog antara nilai-nilai adat dan prinsip kesetaraan gender, agar tradisi tidak justru melanggengkan ketidakadilan terhadap perempuan.