SORONG SELATAN, WabupPapua.com – Wakil Bupati Sorong Selatan, Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.AP., menerima kunjungan tim dari Kementerian Kehutanan dalam rangka membahas penataan kawasan hutan yang berkaitan dengan kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat di Kabupaten Sorong Selatan.

Dalam pertemuan tersebut, Yohan Bodory menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan mendukung upaya pemerintah pusat dalam menata kembali kawasan-kawasan yang selama ini masuk dalam kategori kawasan lindung, namun di sisi lain telah menjadi wilayah yang dibutuhkan masyarakat untuk pelayanan publik, permukiman, maupun pengembangan pembangunan daerah.

Menurutnya, sejumlah kawasan yang saat ini masih berstatus kawasan hutan perlu dikaji kembali agar dapat dilepaskan atau disesuaikan statusnya sesuai kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah.
“Kami menyampaikan kepada Kementerian Kehutanan agar daerah-daerah yang saat ini masuk dalam kawasan hutan tetapi telah menjadi kebutuhan masyarakat untuk pelayanan dan pembangunan dapat menjadi perhatian pemerintah pusat. Hal ini sangat penting, terutama di wilayah-wilayah yang membutuhkan ruang untuk pembangunan,” ujar Yohan Bodory, kamis(10/7/2026).

Wakil Bupati menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki hak historis atas tanah ulayat yang telah mereka tempati secara turun-temurun. Namun, dengan adanya penetapan kawasan hutan, aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan lahan menjadi terbatas.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan mengusulkan agar kawasan-kawasan yang telah menjadi pusat aktivitas masyarakat dapat dilakukan penyesuaian status atau “pemutihan” sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dimanfaatkan secara legal untuk kepentingan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ia berharap Kementerian Kehutanan dapat menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui kajian teknis dan koordinasi bersama pemerintah daerah, sehingga kebutuhan pembangunan dapat berjalan seiring dengan upaya pelestarian lingkungan serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat.

Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan tata kelola kawasan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat(Ones).