Maybrat, Wabumpapua.com – Kondisi infrastruktur jembatan di wilayah Iruru dan Imerik, Kampung Mosun, Distrik Aifat Utara, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya, memprihatinkan.

Pasalnya, masyarakat dari empat kampung di wilayah Mosun Raya terpaksa melakukan perbaikan jembatan secara swadaya dengan menggunakan kayu lokal, termasuk menebang pohon kelapa, demi menjaga kelancaran akses transportasi dan aktivitas sehari-hari.Keprihatinan tersebut disampaikan Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (Baperkam) Mosun Utara, Iventus Taa, dari Kampung Mosun, Minggu (21/11/2026).

Iventus menjelaskan, kerusakan jembatan yang terjadi berulang kali telah menyulitkan masyarakat. Warga bahkan sudah beberapa kali bergotong royong memperbaiki jembatan dengan mengandalkan tenaga sendiri, bahan bangunan lokal, serta biaya pribadi.
Menurutnya, perbaikan secara swadaya bukan kali pertama dilakukan.

Masyarakat berulang kali harus mengganti kayu jembatan yang sudah lapuk dan patah karena tidak mampu menahan beban serta intensitas penggunaan sehari-hari.
“Ini sudah menjadi pekerjaan berulang bagi kami masyarakat. Sudah beberapa kali kami memikul dan memasang kayu kelapa untuk memperbaiki jembatan. Kayu yang sebelumnya dipasang sudah lapuk dan patah, sehingga kami harus mencari dan menebang kayu lagi untuk menggantinya,” ungkap Iventus.

Ia juga mengungkapkan bahwa perbaikan jembatan di wilayah Imerik telah dilakukan hingga tiga kali secara swadaya. Seluruh kebutuhan, mulai dari tenaga kerja, penyediaan kayu lokal hingga biaya penyewaan peralatan penebangan, harus ditanggung masyarakat sendiri.

Kondisi tersebut, menurutnya, menimbulkan pertanyaan mengenai perhatian pemerintah terhadap kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat di wilayah pedalaman Kabupaten Maybrat.
“Pertanyaan kami, sebenarnya kami ini berada di bawah pemerintahan siapa? Ketika jembatan rusak dan putus, aktivitas masyarakat langsung terhambat. Urusan pemerintahan, ekonomi, pendidikan dan berbagai kebutuhan lainnya ikut macet,” tegasnya.

Iventus menilai, masyarakat tidak seharusnya terus-menerus dibebani tanggung jawab memperbaiki infrastruktur yang semestinya menjadi perhatian pemerintah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait.
Ia mengakui semangat gotong royong masyarakat merupakan bentuk kepedulian bersama dalam menjaga akses transportasi. Namun, semangat tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan kebutuhan pembangunan jembatan yang layak, kuat, dan aman.

Karena itu, ia meminta Pemerintah Kabupaten Maybrat, khususnya dinas teknis yang menangani pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, agar segera turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi sebenarnya serta mengambil langkah penanganan konkret.
“Kami berharap pemerintah membuka mata dan melihat langsung kondisi yang dialami masyarakat. Jangan sampai setiap kali jembatan rusak, masyarakat kembali harus naik gunung, mencari kayu, menebang pohon kelapa dan mengeluarkan biaya sendiri untuk memperbaikinya,” ujarnya.

Ia menegaskan, masyarakat tidak menuntut pembangunan yang berlebihan. Warga hanya mengharapkan perhatian pemerintah melalui pembangunan jembatan permanen yang kuat dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.
Masyarakat Harapkan Pembangunan Jembatan Permanen
Persoalan kerusakan jembatan Iruru dan Imerik menjadi gambaran bahwa keterbatasan infrastruktur dasar masih menjadi tantangan bagi masyarakat di wilayah pedalaman Kabupaten Maybrat.

Kerusakan jembatan tidak hanya menghambat perjalanan warga, tetapi juga berdampak terhadap kelancaran pelayanan pemerintahan, akses pendidikan, aktivitas ekonomi, serta mobilitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Semangat gotong royong yang ditunjukkan masyarakat patut diapresiasi. Namun, pemerintah daerah diharapkan tidak membiarkan warga terus menanggung beban perbaikan infrastruktur secara berulang dengan menggunakan biaya dan tenaga sendiri.

Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Maybrat segera melakukan pemeriksaan teknis terhadap kondisi jembatan tersebut, menyusun langkah penanganan, serta memberikan perhatian melalui pengalokasian anggaran pembangunan jembatan permanen.

Warga Mosun Raya membutuhkan infrastruktur jembatan yang layak dan aman untuk menunjang aktivitas masyarakat, bukan sekadar perbaikan darurat yang sewaktu-waktu kembali rusak dan harus diperbaiki dengan biaya swadaya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pemerintah daerah maupun OPD teknis terkait mengenai rencana penanganan kerusakan jembatan Iruru dan Imerik tersebut;(Ones).