MANOKWARI, Wabumpapua.Com – Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy, SH, menyampaikan apresiasi atas penunjukan Irjen Polisi Alfred Papare, S.I.K., sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua.

Apresiasi tersebut disampaikan Warinussy menyusul diterbitkannya Surat Telegram Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto Nomor: ST/2598/XI/KEP./2026 tertanggal 20 November 2026, tentang mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam keputusan tersebut, Irjen Polisi Alfred Papare akan menggantikan Irjen Polisi Petrus Patrige Renwarin yang dimutasikan ke Mabes Polri untuk menduduki jabatan sebagai Perancang Peraturan Kepolisian Utama Tingkat I pada Divisi Hukum Polri.

Menurut Warinussy, penunjukan Alfred Papare merupakan sebuah kepercayaan sekaligus bentuk penghargaan atas pengalaman dan kinerja yang telah ditunjukkan selama menjalankan tugas sebagai pimpinan kepolisian di Papua Barat.

Ia menilai, salah satu hasil kerja nyata Alfred Papare selama menjabat sebagai Kapolda Papua Barat adalah keberhasilannya memimpin upaya pengembalian masyarakat pengungsi dari Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni, ke kampung halaman masing-masing belum lama ini.

Selain itu, Warinussy juga mengapresiasi kepemimpinan Alfred Papare dalam proses penyelidikan dan penyidikan hingga penetapan tersangka terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara kematian almarhum Surianto Tuwing alias Yanto Idorway pada Sabtu, 18 Juli 2026.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian penting dari upaya penegakan hukum yang harus terus dikawal secara profesional, transparan, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, Warinussy menegaskan bahwa masih terdapat sejumlah persoalan serius di wilayah hukum Polda Papua Barat yang membutuhkan perhatian dan penanganan tegas dari Kapolda Papua Barat yang baru, Irjen Polisi Edfrie R. Maith.

Dua persoalan yang menjadi sorotannya adalah maraknya aktivitas perjudian jenis togel di sejumlah wilayah, terutama Kabupaten Manokwari, Fakfak, dan Teluk Bintuni.
Selain perjudian togel, aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang masih berlangsung di beberapa titik wilayah hukum Polda Papua Barat juga dinilai menjadi tantangan tersendiri bagi kepemimpinan Kapolda yang baru.

Warinussy berharap Irjen Polisi Edfrie R. Maith dapat menjadikan persoalan tersebut sebagai pekerjaan rumah (PR) prioritas sejak mulai menjalankan tugas sebagai pimpinan tertinggi institusi Polri di Provinsi Papua Barat.
Ia menilai, pemberantasan perjudian ilegal dan aktivitas pertambangan tanpa izin membutuhkan langkah penegakan hukum yang serius, konsisten, serta tidak tebang pilih.

Penanganan terhadap kedua persoalan tersebut juga perlu dilakukan secara profesional dengan mengedepankan prinsip supremasi hukum dan kepentingan masyarakat.

Warinussy berharap kepemimpinan Kapolda Papua Barat yang baru mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri sekaligus menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di seluruh wilayah Papua Barat;(Ones)