Jakarta, wabumpapua.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor (PFM), menyuarakan penolakan tegas terhadap rencana pembukaan perkebunan kelapa sawit serta penambahan markas TNI di Tanah Papua.

Sikap tersebut disampaikan Senator muda Papua itu saat melakukan interupsi dalam Sidang Paripurna DPD RI ke-6 Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026, yang digelar di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Dalam interupsinya, Paul Finsen Mayor menegaskan bahwa masyarakat adat Papua menolak kehadiran perkebunan sawit, karena dinilai tidak menjawab kebutuhan utama rakyat Papua.

“Pimpinan, pertama saya ingin sampaikan bahwa masyarakat adat di Papua menolak wacana kebun sawit di Papua. Tolong sampaikan kepada Pak Prabowo dan Pak Bahlil untuk menghentikan rencana tersebut, karena orang Papua tidak suka,” tegas PFM di hadapan pimpinan dan anggota DPD RI.

Senator yang juga menjabat sebagai Ketua Kerukunan Keluarga Papua (KK Papua) dan Ketua Dewan Adat Wilayah III Doberay itu menambahkan bahwa masyarakat Papua saat ini justru membutuhkan perhatian serius pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan.

Ia juga mempertanyakan kebijakan menghadirkan batalion pertanian atau perkebunan yang dinilainya tidak relevan dengan kebutuhan mendasar masyarakat Papua.
“Kenapa harus didatangkan batalion pertanian atau perkebunan? Orang Papua butuh sekolah dan rumah sakit, bukan markas tentara,” lanjutnya dengan nada tegas.

PFM menegaskan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan amanat utama Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah pusat.
“Itu yang paling penting. Dalam Otsus, yang dibahas dan menjadi masalah utama adalah pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.

Menanggapi interupsi tersebut, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin menyatakan bahwa seluruh masukan dari Senator Papua Barat Daya akan ditampung dan menjadi perhatian lembaga.

Ia juga menyampaikan bahwa DPD RI sedang mengupayakan agenda pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk menyampaikan berbagai aspirasi daerah, termasuk persoalan Papua.
“Kami sedang mencari jadwal untuk bertemu, termasuk dengan Pak Presiden, dalam rapat konsultasi guna menyampaikan hal-hal tersebut,” ujar Sultan.

Interupsi Senator Paul Finsen Mayor ini kembali menegaskan sikap tegas wakil daerah Papua Barat Daya dalam memperjuangkan hak-hak dasar Orang Asli Papua, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, serta penolakan terhadap kebijakan pembangunan yang dinilai tidak berpihak pada kebutuhan rakyat.