Fakfak, Wabumpua.Com – Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy, SH, menyoroti maraknya dugaan praktik perjudian togel, sabung ayam, judi dadu, rolex hingga bola guling yang disebut-sebut berlangsung secara terbuka di sejumlah lokasi di Kabupaten Fakfak, Papua Barat.

Yan Christian Warinussy menilai, berbagai aktivitas perjudian tersebut seolah-olah berjalan tanpa tindakan hukum yang tegas dari aparat Kepolisian Resor (Polres) Fakfak di bawah kepemimpinan AKBP Naim Ishak, SH, SIK, MH.

Menurut Yan, praktik perjudian tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, baik sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP lama maupun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diperoleh LP3BH Manokwari, dugaan praktik perjudian togel disebut-sebut beroperasi di sejumlah wilayah Kabupaten Fakfak di bawah kendali seseorang yang dikenal dengan nama Haji Lending.
Selain itu, dugaan aktivitas perjudian sabung ayam disebut berlangsung di beberapa lokasi, antara lain kawasan Kafe King, Air Merah dan Wagon Bandara.

Yan juga menyoroti dugaan praktik perjudian dadu di kawasan Pasar Tambaruni yang disebut berada di bawah tanggung jawab Haji Lending.
Sementara itu, dugaan praktik perjudian rolex di Pasar Tambaruni disebut-sebut dikoordinasikan oleh seseorang bernama Bachtiar. Aktivitas serupa juga diduga berlangsung di kawasan Pasar Seberang dengan bandar yang dikenal sebagai Sina.

Tidak hanya itu, praktik perjudian bola guling di kawasan Pasar Seberang juga disebut-sebut digerakkan oleh seseorang bernama Suli.
“Bisnis perjudian yang diduga berlangsung di sejumlah lokasi tersebut seolah-olah tidak pernah tersentuh oleh tindakan aparat penegak hukum setempat,” ungkap Yan dalam keterangannya.
Ia menegaskan, seluruh dugaan aktivitas perjudian tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dari aparat kepolisian, mengingat praktik perjudian merupakan perbuatan yang dilarang dan memiliki konsekuensi hukum pidana.

Yan menjelaskan bahwa ketentuan mengenai tindak pidana perjudian juga telah diatur dalam Pasal 426 dan Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Atas kondisi tersebut, selaku Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (Human Rights Defender) di Tanah Papua, Yan Christian Warinussy mendesak Kapolda Papua Barat, Irjen Polisi Alfred Papare, agar segera mengambil langkah tegas terhadap dugaan pembiaran praktik perjudian di Kabupaten Fakfak.

Ia secara khusus meminta Kapolda Papua Barat melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap Kapolres Fakfak AKBP Naim Ishak beserta jajarannya terkait penanganan dugaan berbagai aktivitas perjudian tersebut.

Menurutnya, aparat kepolisian harus menjalankan tugas penegakan hukum secara profesional, transparan dan tidak tebang pilih terhadap siapa pun yang diduga terlibat dalam aktivitas perjudian.
“Jangan sampai muncul kesan bahwa praktik perjudian dapat berlangsung secara bebas di tengah masyarakat tanpa adanya tindakan hukum dari aparat kepolisian,” tegasnya.

Yan berharap Kapolda Papua Barat segera memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut dan memastikan adanya langkah penegakan hukum yang nyata di wilayah Kabupaten Fakfak.

Ia juga menekankan pentingnya komitmen Polri dalam memberantas segala bentuk perjudian demi menjaga ketertiban, keamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian;ujarnya (Ones).