Manokwari, Wabumpapua.Com – Memperingati 25 tahun berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua, Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (Human Rights Defender/HRD), Yan Christian Warinussy, SH, mendesak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama jajarannya segera membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua.

Desakan tersebut disampaikan Yan Warinussy dalam momentum peringatan 25 tahun UU Otsus Papua yang jatuh pada 21 November 2026.

Menurutnya, usia seperempat abad pelaksanaan Otsus Papua harus menjadi momentum refleksi kritis terhadap berbagai amanat undang-undang yang hingga kini belum direalisasikan secara maksimal oleh negara.

Salah satu hal penting yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2001, yang secara tegas menyatakan bahwa pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan penduduk Provinsi Papua wajib menegakkan, memajukan, melindungi, serta menghormati hak-hak asasi manusia di Provinsi Papua.

Sementara itu, Pasal 45 ayat (2) mengamanatkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut, pemerintah membentuk Perwakilan Komisi Nasional HAM, Pengadilan HAM, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Provinsi Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Namun, menurut Warinussy, hingga memasuki usia ke-25 tahun UU Otsus Papua, Pengadilan HAM maupun KKR sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang tersebut belum juga diwujudkan di Tanah Papua.
“Pertanyaannya, mengapa sampai di usia ke-25 tahun ini Pengadilan HAM tidak pernah dibentuk di Provinsi Papua? Mengapa KKR juga tidak pernah dibentuk di Tanah Papua dan atau di Provinsi Papua?” ungkap Warinussy dalam pernyataan tertulisnya.

Ia menjelaskan, keberadaan Pengadilan HAM telah memiliki dasar hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Dalam Pasal 1 angka 3 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yang berat. Selanjutnya, Pasal 2 menyebutkan bahwa Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum.

Kemudian, Pasal 3 mengatur bahwa Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau kota yang daerah hukumnya meliputi wilayah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Warinussy menilai tidak ada alasan hukum untuk menghalangi pembentukan Pengadilan HAM di Tanah Papua.

Ia mencontohkan, Pengadilan HAM dapat dihadirkan di Pengadilan Negeri Jayapura, Provinsi Papua, untuk menangani perkara dugaan pelanggaran HAM berat di Wamena pada 2003.

Demikian pula, Pengadilan HAM dapat dibentuk di Pengadilan Negeri Manokwari, Provinsi Papua Barat, untuk menangani kasus dugaan pelanggaran HAM berat Wasior tahun 2001.

Menurutnya, kehadiran Pengadilan HAM merupakan bagian penting dari tanggung jawab negara dalam memberikan kepastian hukum, menegakkan keadilan, serta memastikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Sebagai Advokat dan Pembela HAM yang pernah menerima penghargaan internasional John Humphrey Freedom Award Tahun 2005 di Montreal, Kanada, Warinussy menegaskan bahwa negara harus menunjukkan komitmen nyata dalam menyelesaikan berbagai persoalan pelanggaran HAM di Papua.

Karena itu, ia secara khusus mendesak Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintah pusat agar segera mengambil langkah konkret untuk membentuk Pengadilan HAM di Jayapura, Provinsi Papua, dan Manokwari, Provinsi Papua Barat, sesuai amanat Pasal 45 UU Otsus Papua.

“Pembentukan Pengadilan HAM di Tanah Papua sangat penting demi tegaknya hukum dan untuk kepentingan perlindungan Orang Asli Papua yang senantiasa menjadi korban kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity) sepanjang lebih dari 50 tahun semenjak integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 1 Mei 1963,” tegasnya.

Ia berharap momentum 25 tahun UU Otsus Papua tidak hanya diperingati secara seremonial, tetapi menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan seluruh amanat undang-undang, terutama yang berkaitan dengan perlindungan, penghormatan, dan penegakan HAM di Tanah Papua.(Ones)