Manokwari,wabumpapua.com— Menjelang peringatan 100 tahun atau satu abad Nubuatan Domine Isaac Semuel Kijne, tokoh yang dikenal sebagai peletak dasar “peradaban Papua”, Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Cristian Warinussy, menyampaikan refleksi kritis terhadap perjalanan panjang relasi antara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan rakyat Papua.

Dalam keterangannya, Warinussy mempertanyakan apakah hingga kini negara melalui kepemimpinan dari presiden ke presiden — termasuk Presiden Prabowo Subianto saat ini — benar-benar telah mampu menghadirkan peradaban yang sejati bagi seluruh rakyat Papua, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

“Saya melihat justru fakta yang terjadi menunjukkan sebaliknya. Negara ini belum menghadirkan peradaban, melainkan kebiadaban terhadap orang Papua asli,” ujarnya

Sebagai advokat dan pembela hak asasi manusia (Human Rights Defender/HRD) di Tanah Papua, Warinussy menilai bahwa sejak integrasi administratif Tanah Papua ke dalam NKRI pada 1 Mei 1963, hingga pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969, kekerasan terhadap masyarakat Papua masih terus berlangsung.

Menurutnya, berbagai tindakan represif negara melalui aparat keamanan sering kali menjadi respons terhadap masyarakat yang mempertanyakan status politik atau sejarah integrasi Papua.

“Jika orang Papua berbicara soal integrasi, mereka dengan mudah dicap makar, separatis, atau bahkan menjadi korban kekerasan dan penghilangan paksa,” tambahnya.

Sebagai penerima penghargaan internasional John Humphrey Freedom Award (2005) di Kanada, Warinussy juga menyerukan agar Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua, Gereja Katolik, dan berbagai denominasi gereja lainnya yang akan turut dalam peringatan Nubuatan Kijne mengambil peran moral dengan meminta pertanggungjawaban negara atas berbagai pelanggaran HAM di Tanah Papua, baik yang bersifat sistematis maupun struktural.

Mengutip kembali pesan sejarah Domine Isaac Semuel Kijne yang diucapkan di Bukit Aitumieri, Miei, Teluk Wondama:

“Di atas batu ini saya meletakkan peradaban orang Papua. Barang siapa memiliki hikmat datang untuk memimpin bangsa Papua, tidak akan bisa, karena bangsa Papua akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri.”

Warinussy menilai, menjelang satu abad nubuatan tersebut, masyarakat dan negara perlu melakukan refleksi mendalam.

“Apakah bangsa Papua sudah benar-benar beradab? Apakah negara telah memperlakukan orang Papua secara manusiawi dan beradab di atas tanah leluhurnya sendiri? Apakah orang Papua diberi kesempatan yang adil untuk menentukan masa depannya secara terhormat?” ujarnya.

Ia menegaskan, peringatan 100 tahun Nubuatan Kijne tidak seharusnya sekadar diramaikan dengan acara seremonial, tetapi menjadi momen krusial refleksi dan perenungan moral tentang eksistensi orang Papua sebagai entitas yang memiliki martabat, hak, dan masa depan yang layak dalam peradaban manusia modern.