Wabumpapua.com | Jakarta – Pemerintah Kabupaten Maybrat terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan di sektor pendidikan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah mempercepat proses pembebasan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat melalui koordinasi dengan pemerintah pusat.

Bupati Maybrat, Karel Murafer, S.H., M.A., pada Kamis (30/7/2026), secara resmi menyerahkan surat permohonan klarifikasi dan revisi pembebasan lahan seluas 10 hektare kepada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

Penyerahan dokumen tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas proposal pembangunan Sekolah Rakyat yang sebelumnya telah disampaikan kepada Menteri Sosial Republik Indonesia. Dokumen yang diserahkan diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi Kementerian Kehutanan dalam menerbitkan persetujuan penggunaan lahan guna mendukung proses sertifikasi tanah.

Dalam keterangannya, Bupati Karel Murafer menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Maybrat telah menyiapkan lahan seluas 10 hektare sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Selain itu, proses pembebasan lahan juga terus berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan.
“Hari ini kami secara resmi menyerahkan surat permohonan pembebasan lahan seluas 10 hektare beserta seluruh dokumen pendukung sebagai referensi bagi Menteri Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Kami berharap surat persetujuan segera diterbitkan sehingga proses sertifikasi tanah dapat diselesaikan dan pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera dilaksanakan,” ujar Bupati.

Ia menjelaskan bahwa sebagian biaya pembebasan lahan telah diselesaikan dan sisanya akan dituntaskan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026. Dengan demikian, status lahan akan sepenuhnya bersih dan siap dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan.

Menurut Bupati, Badan Pertanahan Nasional juga telah melakukan pengukuran terhadap lokasi tersebut dan tidak ditemukan kendala. Saat ini, pemerintah daerah hanya menunggu persetujuan dari Kementerian Kehutanan agar lahan tersebut dapat secara resmi digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Maybrat.
“Program Sekolah Rakyat merupakan program nasional yang harus kita dukung bersama demi meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Karena itu, kami berharap seluruh proses administrasi dapat segera diselesaikan,” tambahnya.

Sementara itu, perwakilan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan menyampaikan bahwa seluruh dokumen yang diterima akan segera diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kami akan segera melakukan analisis terhadap dokumen yang telah disampaikan. Hasil analisis tersebut nantinya akan kami informasikan secara resmi kepada Pemerintah Kabupaten Maybrat melalui surat dinas dari Direktorat,” ujar perwakilan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

Pemerintah Kabupaten Maybrat berharap koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat mempercepat terbitnya persetujuan penggunaan lahan sehingga pembangunan Sekolah Rakyat sebagai salah satu program prioritas nasional dapat segera direalisasikan demi meningkatkan akses dan mutu pendidikan bagi masyarakat di Kabupaten Maybrat;(Ones).